Wartaniaga.com, Amuntai – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya transformasi digital bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal di tengah perkembangan teknologi dan persaingan pasar yang semakin ketat.
Hal tersebut disampaikan saat kegiatan monitoring pembinaan dan pengembangan industri yang dilaksanakan di Aula H. Idham Chalid, Amuntai, Jumat (19/6/2026). Kegiatan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H. Suripno Sumas, bersama anggota Komisi II lainnya dengan mengunjungi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Dinkoperindag) Kabupaten Hulu Sungai Utara serta Balai Diklat Industri Kayu dan Logam Amuntai.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Hulu Sungai Utara H. Sahrujani, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan H. Ahmad Bagiawan, S.Pd., M.M., jajaran Dinkoperindag HSU, serta pengelola Balai Diklat Industri Kayu dan Logam Amuntai.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H. Suripno Sumas, mengatakan bahwa produk-produk UMKM di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi besar untuk berkembang. Berbagai produk unggulan seperti kerajinan rotan, kue bangkit hingga olahan ikan gabus dinilai memiliki daya saing apabila didukung dengan pemasaran digital yang optimal.
“UMKM kita memiliki produk yang berkualitas. Namun apabila pemasarannya masih terbatas secara konvensional, tentu akan sulit bersaing. Karena itu digitalisasi menjadi salah satu kunci agar UMKM dapat naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas,” ujarnya.
Komisi II DPRD Kalsel mendorong sejumlah langkah strategis, di antaranya pelatihan digital marketing secara berkelanjutan, fasilitasi pendaftaran marketplace dan QRIS bagi pelaku usaha, serta pembangunan etalase digital khusus produk unggulan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Bupati HSU, H. Sahrujani, menyambut baik dukungan DPRD Kalsel tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah siap bersinergi dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM agar mampu menembus pasar yang lebih luas melalui pemanfaatan teknologi digital.
Selain membahas pengembangan UMKM, Komisi II DPRD Kalsel juga melakukan evaluasi terhadap program Balai Diklat Industri Kayu dan Logam Amuntai. H. Suripno Sumas menilai balai tersebut telah menjalankan fungsi pelatihan dengan baik, namun menghadapi tantangan keterbatasan anggaran.
Ia mengungkapkan bahwa jumlah pelatihan yang dilaksanakan setiap tahun mengalami penurunan, padahal kebutuhan masyarakat terhadap pelatihan keterampilan industri masih cukup tinggi.
“Kami melihat balai ini memiliki peran penting dalam mencetak tenaga kerja terampil. Karena itu, peningkatan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran menjadi hal yang perlu mendapat perhatian,” katanya.
Komisi II DPRD Kalsel juga mencatat kebutuhan peningkatan fasilitas pelatihan, pengadaan peralatan yang lebih modern, serta rehabilitasi gedung dan ruang pelatihan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan balai.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Adrizal, menegaskan pentingnya inovasi dan peningkatan kualitas produk UMKM agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Ia juga menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan dukungan anggaran bagi pengembangan fasilitas pelatihan industri.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Kalsel turut menerima informasi bahwa sebagian pelaku usaha di HSU masih belum memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kondisi ini menjadi perhatian bersama agar akses pembiayaan usaha dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pengembangan usaha masyarakat.
Melalui kunjungan ini, Komisi II DPRD Kalsel berharap sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mendukung pertumbuhan UMKM, pengembangan industri lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Editor: Adiya
