Wartaniaga.com, Banjarmasin – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan untuk membahas rencana kerja dan program kegiatan Tahun Anggaran 2027, Rabu (15/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi I menyoroti pentingnya penyusunan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, mengingat keterbatasan anggaran yang dihadapi kedua organisasi perangkat daerah tersebut.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Habib Hamid Bahasyim, mengatakan BPBD Kalsel dinilai tetap mampu menjalankan tugas penanggulangan bencana meskipun dengan dukungan anggaran yang terbatas.
Menurutnya, kesiapsiagaan BPBD dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai muncul di sejumlah wilayah menjadi bukti bahwa program-program kebencanaan tetap berjalan dengan baik.
“Walaupun mereka mengeluhkan anggaran yang sangat minim, tetapi masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kebencanaan. Namun memang ada beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan anggaran,” ujar Habib Hamid Bahasyim.
Ia menegaskan bahwa program mitigasi, peningkatan kesiapsiagaan, serta penanganan bencana harus tetap menjadi prioritas pemerintah daerah, mengingat ancaman bencana di Kalimantan Selatan terus meningkat, khususnya pada musim kemarau.
Selain membahas BPBD, Komisi I juga mengevaluasi rencana program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD memberikan perhatian terhadap program-program yang mendukung penguatan kehidupan demokrasi, pemeliharaan stabilitas daerah, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Komisi I juga mencermati sejumlah usulan anggaran agar penggunaannya benar-benar efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Menurut Habib Hamid, salah satu target penting yang ingin dicapai melalui program Kesbangpol adalah peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kalimantan Selatan. Karena itu, program-program yang telah disusun perlu mendapatkan dukungan yang memadai agar target tersebut dapat direalisasikan.
Ia menegaskan, pada prinsipnya Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendukung seluruh program BPBD maupun Kesbangpol selama memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
Melalui pembahasan awal rencana kerja Tahun Anggaran 2027 ini, Komisi I berharap seluruh program yang disusun dapat memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana, meningkatkan kualitas demokrasi, menjaga stabilitas daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kalimantan Selatan.
Editor: Aditya
