Wartaniaga.com, Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menindaklanjuti aspirasi pelaku usaha perunggasan terkait kondisi harga ayam dan telur yang dinilai belum kondusif. Persoalan tersebut dibahas dalam audiensi bersama Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Kalsel di Gedung DPRD Kalsel, Rabu (5/8/2026).
Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK bersama Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel H. Jahrian menerima langsung perwakilan peternak ayam yang menyampaikan sejumlah persoalan yang tengah dihadapi pelaku usaha perunggasan di daerah.
Audiensi tersebut membahas kondisi iklim usaha perunggasan di Kalsel, terutama terkait fluktuasi harga ayam dan telur. Selain persoalan harga, peternak juga menyampaikan dampak pemadaman listrik bergilir yang dinilai turut membebani operasional usaha peternakan.
“Atas nama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kami menerima baik aspirasi dari Pinsar Kalsel. Dunia perunggasan ini penting karena menyangkut ketersediaan protein hewani bagi masyarakat Banua dan juga keberlangsungan ribuan pelaku UMKM peternak,” ujar Supian HK.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Supian HK memastikan DPRD Kalsel akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi peternak perlu segera dicarikan solusi bersama agar tidak berdampak lebih luas terhadap stabilitas harga pangan di Kalimantan Selatan.
“Kami tidak ingin persoalan ini berlarut. Dalam waktu dekat DPRD akan menggelar RDP dengan menghadirkan Dinas Peternakan, Perdagangan, Karantina, Bulog, dan seluruh asosiasi peternak,” tegasnya.
RDP tersebut nantinya akan difokuskan pada dua persoalan utama, yakni upaya menjaga stabilitas harga ayam dan telur serta memperkuat koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh stakeholder perunggasan.
Supian HK menilai stabilitas harga perlu dijaga secara seimbang agar tidak merugikan peternak maupun konsumen. Harga yang terlalu rendah dapat menekan keberlangsungan usaha peternak, sementara kenaikan harga yang tidak terkendali dapat berdampak pada masyarakat.
“Kami ingin mencari solusi konkret agar harga stabil dan usaha peternakan tidak terganggu lagi,” katanya.
Selain itu, DPRD Kalsel akan mendorong penguatan koordinasi antarinstansi agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan produksi, distribusi hingga pemasaran hasil peternakan dapat ditangani secara lebih terpadu.
“Kami di DPRD siap mengawal melalui fungsi anggaran dan pengawasan. Jika sektor perunggasan ini terganggu, maka dampaknya akan ke harga pangan dan daya beli masyarakat Banua. Karena itu kita harus segera ambil langkah bersama,” pungkas Supian HK.
DPRD Kalsel berharap RDP yang akan digelar nantinya dapat menghasilkan langkah konkret dan terukur untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak sekaligus mendukung ketersediaan pangan asal hewan bagi masyarakat.
Editor: Aditya
