Wartaniaga.comWartaniaga.com, Banjarmasin– Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan sektor perunggasan daerah di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi peternak lokal. Mulai dari fluktuasi harga, tingginya biaya produksi, hingga persaingan dengan produk dari luar daerah menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Kalimantan Selatan.
RDP digelar di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kalsel, Senin (31/8/2026), dan dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H. Jahrian, S.E.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Balai Karantina Hewan, serta pihak lainnya yang berkaitan dengan pengembangan sektor perunggasan di daerah.
Dalam RDP, kondisi peternak lokal menjadi salah satu pembahasan utama. Ketidakstabilan harga di tingkat pasar, beban biaya produksi dan persaingan produk dari luar daerah dinilai dapat memengaruhi keberlangsungan usaha peternak.
Komisi II DPRD Kalsel menilai sektor perunggasan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan dan pemenuhan kebutuhan protein masyarakat.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H. Jahrian, S.E., menegaskan DPRD membuka ruang dialog bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha perunggasan.
Menurutnya, masukan dari peternak maupun organisasi yang memahami kondisi lapangan menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, S.P., menawarkan sejumlah gagasan untuk memperkuat industri perunggasan lokal.
Salah satu yang menjadi sorotannya adalah pengendalian harga pokok produksi (HPP). Menurut Firman, efisiensi harus dilakukan mulai dari aspek pakan, distribusi dan logistik hingga manajemen produksi.
“Dengan biaya produksi yang lebih terkendali, harga jual dapat tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat, sementara peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak,” ujarnya.
Selain menekan biaya produksi, Firman mendorong pemerintah memberikan insentif kepada pelaku usaha yang menyerap produk unggas lokal.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menciptakan pasar yang lebih luas bagi peternak Kalsel. Pada saat yang sama, produk unggas lokal diharapkan mampu memiliki daya saing yang lebih baik di tengah masuknya produk dari luar daerah.
“Insentif dan keberpihakan terhadap produk lokal penting agar hasil produksi peternak kita memiliki pasar yang jelas,” ujarnya.
Firman juga mengusulkan penerapan sistem resi gudang untuk komoditas hasil perunggasan, khususnya daging dan telur ayam broiler.
Menurutnya, sistem tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengelola stok dan menjaga keseimbangan antara pasokan dengan kebutuhan pasar.
“Ketersediaan stok yang terkelola dengan baik akan memberikan kepastian bagi peternak maupun konsumen. Ini penting untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar,” katanya.
Tak kalah penting, Firman meminta program pemerintah yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting turut mengutamakan produk peternakan lokal.
Menurutnya, langkah tersebut dapat menciptakan manfaat ganda. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat melalui konsumsi sumber protein, kebijakan itu juga dapat membuka pasar yang lebih pasti bagi peternak daerah.
“Ketika produk lokal menjadi pilihan utama dalam berbagai program pemerintah, maka peternak kita akan semakin kuat dan sektor pangan daerah menjadi lebih mandiri,” tambahnya.
Komisi II DPRD Kalsel berharap berbagai masukan yang muncul dalam RDP tersebut tidak berhenti pada forum pembahasan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, organisasi perunggasan dan pemangku kepentingan lainnya.
Penguatan peternak lokal dinilai menjadi langkah penting agar sektor perunggasan Kalsel mampu berkembang secara berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan dan perekonomian daerah.
Editor: Aditya
