wartaniaga.com, Banjarmasin – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong sektor pariwisata tetap produktif dan mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski menghadapi penyesuaian kemampuan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat lanjutan pembahasan rancangan anggaran 2027 bersama mitra kerja, yang diikuti Dinas Pariwisata Kalsel, Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalsel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Senin (6/10/2026).
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi atau Paman Yani, mengatakan pembahasan diarahkan untuk memastikan program prioritas tetap berjalan dengan menyesuaikan kondisi fiskal daerah.
Menurutnya, keterbatasan anggaran berdampak terhadap sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Pariwisata Kalsel. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program strategis yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
“ Kita harus tetap optimis. Program-program prioritas yang memberikan manfaat bagi masyarakat harus tetap menjadi perhatian bersama. Nanti akan kita perjuangkan kembali dalam pembahasan berikutnya agar kebutuhan yang memang penting dapat terakomodasi,” ujarnya.
Paman Yani menekankan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mampu menyusun skala prioritas dalam penggunaan anggaran. Dengan demikian, program yang memiliki manfaat paling besar dapat tetap dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.
Selain menjaga program prioritas, Komisi II juga mendorong Dinas Pariwisata Kalsel lebih aktif mencari terobosan untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah.
Salah satu upaya yang dinilai dapat dikembangkan adalah membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset serta berbagai potensi pariwisata yang dimiliki Kalsel, sehingga tidak hanya mendukung pengembangan destinasi wisata, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap PAD.
Menurut Paman Yani, pengembangan sektor pariwisata tidak dapat hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Diperlukan inovasi dan kolaborasi dengan dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya agar potensi pariwisata dapat dikelola secara lebih optimal.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD dan para pemangku kepentingan menjadi kunci. Di tengah tantangan fiskal, kita harus mencari cara agar program tetap berjalan dan potensi daerah bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” katanya.
Komisi II DPRD Kalsel selanjutnya akan terus mengawal pembahasan anggaran 2027 bersama mitra kerja. Penajaman program dan alokasi anggaran diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan sektor pariwisata di Kalimantan Selatan.
Editor: Aditya
