Wartaniaga.com, Banjarmasin– Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) serta dominasi belanja pegawai dalam penyusunan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel untuk tahun anggaran 2027.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam rapat kerja pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 bersama Kesbangpol Kalsel, Rabu (14/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H. Rais Ruhayat, S.H., dengan pihak Kesbangpol diwakili Ferdy Yopi Libia Erlinda.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi I memberikan perhatian serius terhadap SILPA yang dinilai masih menjadi catatan dari tahun-tahun anggaran sebelumnya. Kondisi ini dinilai perlu dievaluasi agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun mendatang dapat berjalan lebih efektif dan optimal.
Komisi I menilai, perencanaan anggaran harus disusun secara matang dengan mempertimbangkan kebutuhan riil setiap program. Dengan demikian, anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tidak menyisakan anggaran dalam jumlah besar akibat perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan yang kurang optimal.
Selain SILPA, komposisi belanja pegawai juga menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran Kesbangpol 2027. Komisi I berharap alokasi anggaran dapat diarahkan secara proporsional, dengan tetap memperhatikan kebutuhan operasional serta memberikan ruang yang memadai bagi pelaksanaan program-program prioritas.
Program yang disusun diharapkan memiliki sasaran jelas, indikator terukur, dan manfaat nyata dalam mendukung tugas serta fungsi Kesbangpol di Kalimantan Selatan.
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi I meminta Kesbangpol menyusun matriks program kerja secara terperinci, termasuk uraian mengenai SILPA yang menjadi bahan evaluasi. Dokumen tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan yang terjadi sekaligus menentukan langkah perbaikan dalam penyusunan anggaran tahun 2027.
Melalui matriks tersebut, setiap program diharapkan memiliki kejelasan mengenai target, kebutuhan anggaran, dan indikator pencapaian. Dengan begitu, pembahasan anggaran dapat dilakukan secara lebih terarah dan berbasis kebutuhan.
Komisi I DPRD Kalsel berharap evaluasi ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan APBD 2027 tidak hanya dituntut memenuhi aspek administratif, tetapi juga harus mampu mendorong pelaksanaan program yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
Rapat kerja ini sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD Kalsel dalam memastikan penggunaan keuangan daerah berjalan secara bertanggung jawab serta mendukung prioritas pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Editor: Aditya
