Komisi III DPRD Kalsel Soroti Target PAD UPTD Konstruksi dan Pemerataan Air Bersih Banjarbakula

Wartaniaga.com, Banjarmasin – Optimalisasi pendapatan daerah dan pemerataan akses air bersih menjadi perhatian Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rapat kerja bersama sejumlah instansi teknis, Kamis (12/11/2026).

Rapat yang berlangsung di lingkungan DPRD Kalsel tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi III, H. Achmad Maulana, dengan menghadirkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Laboratorium Konstruksi, serta Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Banjarbakula.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Dalam pembahasan tersebut, Komisi III menyoroti dua persoalan utama, yakni peningkatan kontribusi UPTD Konstruksi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan pelayanan air bersih, terutama bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala (Batola).

Terkait sektor konstruksi, Achmad Maulana menilai potensi peningkatan pendapatan daerah sebenarnya sudah teridentifikasi sejak 2025. Namun, peluang tersebut perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai agar kapasitas pelayanan UPTD dapat ditingkatkan.

Ia mengungkapkan, pengadaan peralatan penunjang telah disepakati untuk dilaksanakan pada 2026 melalui anggaran Dinas PUPR dengan nilai sekitar Rp1 miliar.

“Sejak tahun 2025, UPTD Konstruksi telah melihat peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui penambahan peralatan. Bahkan, telah disepakati pengadaan peralatan pada tahun 2026 melalui anggaran Dinas PUPR sekitar Rp1 miliar,” ungkapnya.

Meski demikian, Achmad Maulana menemukan adanya perbedaan antara target pendapatan yang sebelumnya didorong Komisi III dengan angka yang tercantum dalam perencanaan anggaran 2027.

Komisi III sebelumnya mengharapkan target pendapatan UPTD Konstruksi dapat mencapai Rp2 miliar. Namun, angka yang tercatat dalam perencanaan BPKAD dan Bapenda baru sebesar Rp1,2 miliar. Artinya, masih terdapat selisih sekitar Rp800 juta.

Menurutnya, potensi pendapatan tersebut perlu kembali dikaji agar target yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kemampuan dan kapasitas UPTD setelah didukung peralatan baru.

“Karena itu, pada Desember mendatang akan kembali dibahas agar target pendapatan tersebut dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan potensi UPTD Konstruksi,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pengadaan yang semula direncanakan berupa satu set peralatan, dalam realisasinya menjadi dua unit dengan anggaran sekitar Rp1 miliar. Kedua unit tersebut diprioritaskan karena dinilai paling dibutuhkan untuk menunjang pelayanan sekaligus mendongkrak pendapatan daerah.

Selain persoalan PAD, Komisi III turut menyoroti pelayanan BPAM Banjarbakula dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, khususnya saat pelaksanaan kegiatan haul.

Achmad Maulana menegaskan, peningkatan distribusi air bersih tidak boleh hanya menjadi perhatian ketika berlangsungnya kegiatan besar atau momentum haul. Pelayanan tersebut harus menjadi program berkelanjutan yang menjangkau seluruh wilayah pelayanan.

Ia secara khusus meminta BPAM Banjarbakula memberikan perhatian lebih terhadap Kabupaten Barito Kuala yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses air bersih.

Menurutnya, kebutuhan air bersih tidak hanya terpusat di Banjarmasin dan Martapura. Sebaran posko pelayanan dari wilayah Batola hingga Martapura menunjukkan pentingnya pemerataan distribusi agar kebutuhan masyarakat di berbagai daerah dapat terpenuhi.

“Peningkatan pelayanan air bersih selama momentum haul jangan hanya menjadi perhatian tahun ini, tetapi harus menjadi fokus berkelanjutan bagi BPAM. Kami mendorong agar BPAM tidak hanya berfokus pada kebutuhan air bersih selama haul, tetapi juga memperhatikan masyarakat Barito Kuala yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses air bersih,” ujarnya.

Achmad Maulana menambahkan, pembangunan jaringan pipa di wilayah Barito Kuala telah dilakukan. Karena itu, diperlukan tindak lanjut yang lebih konkret agar infrastruktur tersebut dapat segera difungsikan secara optimal dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Kami berharap penanganannya dapat lebih difokuskan dan dipercepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Melalui rapat kerja ini, Komisi III DPRD Kalsel mendorong Dinas PUPR, UPTD Konstruksi, dan BPAM Banjarbakula segera menindaklanjuti berbagai catatan yang disampaikan.

DPRD berharap peningkatan fasilitas UPTD dapat berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan daerah. Di sisi lain, pemerataan pelayanan air bersih juga harus menjadi prioritas agar masyarakat, khususnya di Kabupaten Barito Kuala, dapat menikmati akses air bersih secara lebih baik dan berkelanjutan.

Editor: Aditya

Pos terkait