Sosialisasikan Perda Kesehatan, Alpiya Rakhman Dorong Penyediaan Rumah Singgah Keluarga Pasien Rujukan

Wartaniaga.com, Tanah Bumbu – Kemudahan akses pelayanan kesehatan tidak hanya menyangkut ketersediaan fasilitas medis, tetapi juga perhatian terhadap kebutuhan keluarga yang mendampingi pasien, terutama mereka yang harus menjalani pengobatan di luar daerah.

Salah satu fasilitas yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah adalah rumah singgah bagi keluarga pasien rujukan. Keberadaannya diharapkan dapat meringankan beban biaya tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari selama anggota keluarga menjalani perawatan di rumah sakit.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Persoalan tersebut menjadi salah satu aspirasi yang disoroti Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. M. Alpiya Rakhman, S.E., M.M., saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kesehatan di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Sabtu (14/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari remaja putri, orang tua, bidan desa, relawan kader kesehatan hingga kader posyandu.

Dalam kesempatan itu, Alpiya menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang membutuhkan penanganan lanjutan melalui sistem rujukan ke rumah sakit di luar daerah.

Menurutnya, keluarga pasien sering kali menghadapi persoalan biaya tambahan untuk tempat tinggal dan kebutuhan lainnya ketika harus mendampingi anggota keluarga menjalani pengobatan. Karena itu, penyediaan rumah singgah perlu menjadi perhatian pemerintah agar keluarga pasien tidak semakin terbebani.

Ia juga menekankan pentingnya peran lingkungan desa dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak.

Keluarga, bidan desa, serta kader posyandu dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan ibu hamil memperoleh pendampingan yang memadai. Begitu pula dengan pemenuhan gizi anak dan pemantauan tumbuh kembang sejak usia dini.

Lebih lanjut, Alpiya menjelaskan bahwa sosialisasi Perda Nomor 01 Tahun 2012 bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan serta hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Ia berharap masyarakat tidak hanya memahami aturan tersebut, tetapi juga mengetahui akses pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan ketika menghadapi persoalan kesehatan.

Berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan peserta dalam kegiatan tersebut, lanjutnya, akan menjadi bahan perhatian untuk diperjuangkan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Hal ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesehatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Alpiya berharap sosialisasi perda tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, dan kader masyarakat.

Dengan keterlibatan seluruh elemen tersebut, upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kalimantan Selatan diharapkan dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan berkualitas dapat dirasakan hingga wilayah pedesaan.

Editor: Aditya

Pos terkait