Kartoyo Dorong Pengerukan Sungai HSS-Tapin, Upayakan Solusi Banjir di Kalumpang dan Simpur

Wartaniaga.com, Kandangan– Penanganan banjir yang selama ini mengganggu aktivitas masyarakat Kecamatan Kalumpang dan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Kartoyo, S.M., M.M.

Saat melaksanakan reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Desa Balimau, Kecamatan Kalumpang, Kamis (5/11/2026), Kartoyo menyerap sejumlah aspirasi masyarakat, terutama terkait kebutuhan normalisasi sungai melalui pengerukan dan pendalaman alur air untuk mengurangi risiko banjir.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Dalam pertemuan tersebut, warga juga mengusulkan peninggian rumah serta bantuan tangki tandon air sebagai upaya menghadapi dampak banjir yang kerap melanda kawasan permukiman.

Kartoyo mengatakan, banjir di Kecamatan Kalumpang dan Simpur merupakan persoalan yang telah berlangsung lama. Kondisi geografis kedua wilayah tersebut membuat sejumlah kawasan rentan terendam, khususnya ketika musim penghujan.

Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat di lingkungan permukiman, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi warga yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.

“Jadi Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Simpur itu memang posisinya selalu terendam. Kalau dulu ketika musim banjir, daerah pertanian itu tidak bisa digarap dan tidak bisa berkebun,” ungkap Kartoyo.

Menurutnya, penanganan banjir membutuhkan langkah menyeluruh dengan memperhatikan kondisi aliran sungai yang menghubungkan wilayah Kabupaten HSS dan Kabupaten Tapin.

Salah satu upaya yang perlu segera dilakukan adalah pengerukan dan pendalaman alur sungai, termasuk jalur yang mengarah ke kawasan Muning, Kabupaten Tapin. Normalisasi tersebut diharapkan dapat memperlancar aliran air sehingga mengurangi potensi genangan di kawasan permukiman maupun lahan produktif masyarakat.

“Nah, untuk itu dari Muning, dari Kabupaten Tapin, itu harus dikeruk. Kami akan memanggil BWS atau SDA dari provinsi untuk segera menyelesaikan pengerukan dari HSS ke Tapin,” tegasnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Kartoyo berencana mengoordinasikan persoalan tersebut dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan instansi yang membidangi sumber daya air di tingkat provinsi melalui rapat koordinasi.

Koordinasi lintas instansi dan wilayah dinilai penting agar penanganan sungai dapat dilakukan secara terintegrasi, mengingat persoalan banjir tidak hanya berkaitan dengan satu kawasan administratif.

Selain normalisasi sungai, Kartoyo juga memberikan perhatian terhadap usulan peninggian rumah dan bantuan tangki tandon air. Seluruh aspirasi tersebut akan dihimpun dan dikoordinasikan dengan pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Ia berharap upaya penanganan banjir dapat segera memperoleh tindak lanjut sehingga masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim penghujan.

Diketahui, kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2026 berlangsung selama delapan hari, mulai 4 hingga 11 November 2026. Melalui agenda tersebut, Kartoyo turun langsung ke masyarakat untuk menyerap berbagai kebutuhan dan persoalan pembangunan di daerah pemilihannya.

Ia menegaskan, aspirasi masyarakat Desa Balimau akan menjadi bahan perjuangan DPRD Kalsel, terutama dalam mendorong koordinasi pemerintah dan instansi teknis untuk menghadirkan solusi nyata terhadap persoalan banjir di wilayah HSS dan sekitarnya.

Editor: Aditya

Pos terkait