Reses di Babirik dan Danau Panggang, Supian HK Kawal Aspirasi Normalisasi Sungai dan Polder Alabio

Ketua DPRD Kalsel Lanjut Reses

Wartaniaga.com, Amuntai – Persoalan pendangkalan sungai dan pengendalian banjir menjadi perhatian masyarakat di wilayah Babirik dan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Warga berharap pemerintah segera melakukan normalisasi sejumlah alur sungai serta mengoptimalkan fungsi Polder Alabio untuk melindungi permukiman dan kawasan pertanian.

Aspirasi tersebut diserap Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Supian HK, saat melanjutkan rangkaian Reses Masa Sidang III di Desa Sungai Luang Hulu, Desa Sungai Dalam, Pandamaan, dan Danau Panggang pada 7–8 November 2026.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Dalam dialog bersama masyarakat, normalisasi sungai menjadi salah satu usulan utama. Warga mengeluhkan sejumlah alur sungai yang semakin dangkal dan menyempit akibat sedimentasi sehingga menghambat transportasi air.

Kondisi tersebut turut berdampak terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, terutama dalam mengangkut hasil perikanan dan pertanian. Selain itu, pendangkalan sungai juga dikhawatirkan memperbesar risiko banjir ketika musim hujan tiba.

Tidak hanya normalisasi sungai, masyarakat juga meminta agar fungsi Polder Alabio dapat dioptimalkan. Infrastruktur peninggalan Belanda tersebut dinilai memiliki peran penting sebagai sistem pengendalian banjir sekaligus penampung air untuk mendukung kawasan pertanian dan perikanan di HSU.

Warga khawatir apabila fungsi polder tidak ditangani secara optimal, potensi genangan dan banjir akan semakin mengancam permukiman maupun lahan produktif masyarakat.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Supian HK menegaskan bahwa persoalan infrastruktur jalan dan jalur air sama-sama penting untuk mendukung kelancaran aktivitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Di Paminggir warga minta jalan darat tersambung. Di sini warga minta sungai dinormalisasi. Semuanya sama, tujuannya agar mobilitas dan ekonomi warga lancar. Kalau sungainya dangkal, perahu tidak bisa lewat. Kalau Polder Alabio tidak berfungsi, sawah dan rumah warga kebanjiran. Termasuk Alur Baruh Bitin ini, kalau tidak dinormalisasi, warga akan kesulitan,” tegas Supian HK.

Ia menyatakan seluruh masukan masyarakat, termasuk kebutuhan normalisasi sungai, optimalisasi Polder Alabio, dan penanganan Alur Baruh Bitin, akan menjadi bahan perjuangan melalui pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Kalsel.

Supian HK juga berkomitmen mengoordinasikan berbagai usulan tersebut dengan Pemerintah Provinsi Kalsel agar dapat memperoleh perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Ulun catat semua aspirasi ini. Insya Allah akan ulun perjuangkan. Kita ingin pembangunan di HSU berjalan merata, dari jalan darat di Paminggir, normalisasi sungai, Polder Alabio, hingga Alur Baruh Bitin di Babirik dan Danau Panggang,” pungkasnya.

Melalui rangkaian reses tersebut, Supian HK berharap pembangunan infrastruktur di Kabupaten HSU dapat dilakukan secara merata, baik melalui peningkatan akses jalan darat maupun pembenahan jalur transportasi air.

Dengan normalisasi sungai dan optimalisasi sistem pengendalian banjir, diharapkan mobilitas masyarakat semakin lancar, aktivitas ekonomi meningkat, serta kawasan permukiman dan lahan pertanian lebih terlindungi dari ancaman banjir.

Editor: Aditya

Pos terkait