Bapemperda DPRD Kalsel Seleksi 27 Usulan Ranperda, Maksimal 20 Masuk Prioritas 2027

Wartaniaga.com, Banjarmasin – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mulai memperketat seleksi usulan regulasi yang akan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Dari total 27 usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan legislatif dan eksekutif, hanya sekitar 20 rancangan yang diproyeksikan menjadi prioritas untuk dibawa ke rapat paripurna.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Seleksi tersebut dilakukan dalam rapat Bapemperda di Ruang Rapat Bapemperda Lantai II, Gedung B, Kantor DPRD Kalsel, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah.

Pembahasan kali ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, dengan agenda mengevaluasi perkembangan sejumlah Ranperda yang masih menjalani proses fasilitasi kementerian dan lembaga, sekaligus menelaah usulan baru dari DPRD maupun Pemerintah Provinsi Kalsel.

Dari 27 usulan yang masuk, sebanyak 10 Ranperda merupakan inisiatif DPRD melalui komisi dan fraksi, sedangkan 17 lainnya diusulkan oleh pemerintah provinsi.

Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah rancangan yang memerlukan penyelarasan substansi antara pihak legislatif dan eksekutif. Beberapa usulan lainnya bahkan harus dipertimbangkan untuk ditunda agar pembentukan regulasi lebih terukur.

Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Gusti Iskandar, mengatakan penyisiran dilakukan untuk memastikan jumlah Ranperda yang masuk dalam Propemperda sesuai dengan kemampuan pembahasan dan penyelesaiannya.

“Setelah kita lakukan penyisiran tadi, sudah ada beberapa Ranperda yang kita tunda dan kemungkinan paling maksimal 20 Ranperda yang akan kita usulkan dalam paripurna terakhir nanti bulan ini,” ujarnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi, menilai penentuan prioritas harus dilakukan secara cermat dan mendalam. Menurutnya, banyaknya usulan regulasi tidak serta-merta menjamin seluruh Ranperda dapat diselesaikan sesuai target.

Karena itu, jumlah rancangan yang ditetapkan perlu mempertimbangkan kapasitas pembahasan, kesiapan materi, serta urgensi masing-masing regulasi. Dengan perencanaan yang realistis, DPRD bersama pemerintah daerah diharapkan dapat lebih fokus menuntaskan Ranperda yang telah diprioritaskan.

Adapun sejumlah usulan inisiatif DPRD menyentuh berbagai persoalan strategis masyarakat, di antaranya penanggulangan bencana, manajemen air hujan terintegrasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan serta pembudi daya ikan.

Selain itu, terdapat usulan terkait pengaturan transportasi jalan, perlindungan ketenagakerjaan, keolahragaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sementara itu, usulan dari Pemerintah Provinsi Kalsel mencakup sejumlah sektor, mulai dari lingkungan hidup, pembangunan daerah, pendidikan, kebudayaan, perhubungan, energi, kelembagaan pemerintahan hingga pengelolaan keuangan daerah.

Bapemperda menilai setiap Ranperda yang masuk dalam Propemperda harus memiliki urgensi yang jelas, sesuai kewenangan pemerintah provinsi, serta tidak bertentangan maupun tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Daftar Ranperda prioritas Propemperda 2027 selanjutnya dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPRD Kalsel pada 24 November 2026. Namun, kepastian jadwal tersebut masih menunggu hasil pembahasan Badan Musyawarah (Banmus).

Setelah ditetapkan, Propemperda akan menjadi pedoman bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun serta membahas rancangan peraturan daerah sepanjang 2027.

Melalui seleksi yang lebih terukur, DPRD Kalsel berharap regulasi yang dihasilkan tidak sekadar menambah jumlah peraturan, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan kepastian hukum, dan mendukung pembangunan Kalimantan Selatan.

Editor: Aditya

Pos terkait