Wartaniaga.com, Jakarta- Dewan Pengurus Pusat Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (DPP FABEM) menegaskan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar bencana lingkungan, melainkan ancaman serius terhadap kesehatan rakyat, ekonomi nasional, stabilitas politik, dan hubungan diplomatik Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum DPP FABEM Zaenuddin Arsyad , S.ip saat rapat bersama sejumlah pengurus di Jakarta, Senin (19/10).
Menurutnya dampak ekonomi Karhutla sudah cukup banyak diantaranya :
– 2.458 penerbangan domestik terdampak sejak 11 Agustus hingga 17 Oktober 2026; sebanyak 1.324 penerbangan dibatalkan atau ditunda.( sumber Kementerian Perhubungan mencatat )
– 283.270 kasus ISPA dilaporkan dalam data yang beredar terkait dampak polusi dan karhutla.(Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat )
– Kabut asap lintas batas mengancam kawasan Asia Tenggara. ASMC juga melaporkan aktivasi peringatan Level 3 untuk kawasan ASEAN bagian selatan. ( sumber Pusat Meteorologi Khusus ASEAN (ASMC) )
Selain itu, katanya karhutla juga menghancurkan habitat satwa, merusak ekosistem, mengganggu aktivitas ekonomi, serta berpotensi memperburuk hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga.
” Negara tidak boleh kalah oleh pembakaran hutan dan kelalaian penanganan!,” tegasnya didampingi Wakil ketua Umum DPP FABEM Bidang Hukum , Antar Lembaga Penegak HukUm dan Pemerintah – Tody Ardiansyah Prabu, S.H.
Untuk itu, DPP FABEM meminta Presiden RI segera mengambil komando nasional dan mengerahkan seluruh sumber daya untuk memadamkan api.
Selain itu, perlu mengusut tuntas dan hukum berat pelaku pembakaran, termasuk korporasi maupun pihak yang terbukti melindungi kejahatan tersebut. Ganti rugi perusahaan jika terbukti membakar hutan Indonesia kepada negara dan di kompensasi ganti rugi tsb kepada rakyat terdampak kebakaran di atur oleh pemerintah daerah.
” Evaluasi dan pecat pejabat kementerian terkait / oknum Pejabat daerah yang terbukti lalai atau tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya, sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
Ditambahkannya, juga perlu membuka pengawasan publik secara independen dan libatkan masyarakat, mahasiswa, pemuda, media, serta organisasi lingkungan.
Buka kerja sama bantuan internasional apabila diperlukan untuk mempercepat pemadaman dan pemulihan lingkungan
” Departemen Kesehatan ikut serta dalam Penanganan segera menurunkan dokter – dokter dampak dari kesehatan masyarakat yang menjadi korban sakit diderita dari kebakaran hutan dan dibuat rumah sakit darurat disetiap posko posko wilayah dari dampak kebakaran hutan , pelayanan kesehatan distribusi obat obatan, bantuan oksigen dan infrastruktur kesehatan terjangkau oleh masyarakat,” tambahnya.
Serta suplai air minum yang bersih & bahan pokok untuk konsumsi rakyat terdampak kebakaran
DPP FABEM mengingatkan, pembiaran terhadap karhutla dapat memperbesar kerugian ekonomi, memperdalam krisis kepercayaan publik, dan memicu ketegangan politik maupun diplomatik.
” Negara tidak boleh tunduk kepada mafia pembakaran hutan! Keselamatan rakyat, kelestarian alam, dan kedaulatan negara harus menjadi prioritas utama,” tutupnya.
Editor : Aditya
