LBH Borneo Kritisi Bekas Galian PAM Bandarmasih

Wartaniaga.com, Banjarmasin – Direktur Utama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Nusantara (LBH BN) Banjarmasin, Matrosul, S.H., M.H., mengkritik lambannya penyelesaian perbaikan bekas galian proyek pemasangan pipa PAM Bandarmasih di kawasan Jalan HKSN hingga Jalan Perdagangan, Banjarmasin Utara, yang selama berbulan-bulan berdampak langsung terhadap masyarakat.

Menurut Matrosul, komitmen PAM Bandarmasih untuk memperbaiki jalan patut diapresiasi. Namun, tanggung jawab hukum dan sosial tersebut tidak cukup hanya diwujudkan melalui pengerasan darurat maupun penambalan sementara. Jalan yang sebelumnya beraspal harus dikembalikan dengan kualitas dan kondisi yang layak, rata, serta aman sebagaimana kondisi semula.

Jangan sampai jalan yang sebelumnya beraspal justru hanya ditutup dengan cor semen yang tidak rata dengan permukaan aspal. Perbaikan harus memperhatikan kualitas pekerjaan, elevasi jalan, dan keselamatan pengguna jalan, tegas Matrosul.

Ia menilai, pembiaran bekas galian yang rusak, tidak rata, serta minim pengamanan di lapangan bukan sekadar persoalan teknis pekerjaan, melainkan berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan hak masyarakat sebagai pengguna jalan.

Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan kewajiban penyelenggara jalan untuk segera dan patut memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Apabila perbaikan belum dapat dilakukan, wajib dipasang tanda atau rambu peringatan.

Selain itu, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU LLAJ mengatur larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan. Bahkan, apabila kelalaian tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, Pasal 273 UU LLAJ mengatur konsekuensi pidana bagi penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan rusak dan tidak memasang tanda atau rambu peringatan sebagaimana diwajibkan. Sementara itu, Pasal 274 mengatur sanksi terhadap perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.

Kedua, dari aspek regulasi penyelenggaraan infrastruktur jalan, Matrosul menyoroti Pasal 12 juncto Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, khususnya mengenai larangan perbuatan yang mengganggu fungsi jalan.

Secara lebih spesifik di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan, khususnya Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), mengatur kewajiban pemohon izin untuk memperbaiki dan mengembalikan kondisi jalan seperti semula setelah dilakukan penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa utilitas.

Ia juga menyoroti metode pemadatan tanah di lapangan yang harus memperhatikan standar teknis pekerjaan konstruksi. Pemadatan semestinya menggunakan alat mekanis yang sesuai spesifikasi pekerjaan, bukan mengandalkan pemadatan secara alami akibat kendaraan yang melintas. Pemadatan yang tidak maksimal berpotensi menyebabkan penurunan permukaan jalan, ambles, hingga kerusakan berulang dan berlubang-lubang.

Dampak pekerjaan yang berlarut-larut tersebut juga dirasakan langsung oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Saat cuaca panas, kepulan debu mengganggu kesehatan dan kenyamanan warga. Sebaliknya, ketika hujan turun, kondisi jalan berubah menjadi becek, berlumpur, dan licin sehingga membahayakan pengendara. Para pedagang di pinggir jalan serta warga sekitar turut menanggung dampak ekonomi dan terganggunya aktivitas sehari-hari.

Jangan hanya menghitung progres pemasangan pipa, tetapi mengabaikan aspek keselamatan, ketentuan hukum, dan dampak sosial yang harus ditanggung masyarakat. Pengguna jalan, warga sekitar, dan pedagang sudah cukup lama terdampak. Karena itu, perbaikan permanen harus dilakukan secara cepat, menyeluruh, dan terukur, ujarnya.

Matrosul meminta PAM Bandarmasih bersama kontraktor pelaksana segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh titik bekas galian, termasuk di kawasan Jalan AMD Raya arah SMP Negeri 13 Banjarmasin. Seluruh ruas yang terdampak harus dipulihkan sesuai spesifikasi teknis dan kualitas perkerasan jalan sebelumnya, termasuk pengembalian lapisan aspal sebagaimana kondisi semula. Karena proyek yang lama saja sepanjang depan Jl.HKSN depan Kantor Kecamatan Banjamasin Utara,meski setelah proyek perbaikan pipa ada pengaspalan ulang, namun kondisi permukaan jalan HKSN tidak lagi rata dan aman seperti sediakala. Tak sedikit warga mengeluhkan bahwa kondisi ini kerap memicu kecelakaan lalu lintas, terutama saat jam sibuk.

Selain itu, pemasangan rambu-rambu keselamatan lalu lintas yang memenuhi standar wajib dilakukan selama pekerjaan berlangsung guna mencegah terjadinya kecelakaan dan melindungi masyarakat.

Menurutnya, keselamatan pengguna jalan merupakan hak publik sekaligus tanggung jawab hukum yang tidak boleh ditunda. PAM Bandarmasih harus memastikan pekerjaan pemulihan benar-benar selesai dan memenuhi standar di lapangan, bukan sekadar menyampaikan rencana pengaspalan.

Prinsipnya sederhana dan aturannya jelas. Ketika proyek selesai, masyarakat jangan justru mewarisi jalan yang rusak, berdebu, becek, dan membahayakan. Infrastruktur air bersih memang penting, tetapi keselamatan, kepatuhan terhadap aturan penyelenggaraan jalan, dan kenyamanan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama, tutup Matrosul.

Senada dengan Matrosul, Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H., selaku Pengamat Kebijakan Publik, menegaskan bahwa PAM Bandarmasih harus bertanggung jawab penuh atas pemulihan seluruh bekas galian hingga kembali seperti kondisi semula. Pemerintah Kota Banjarmasin juga diminta tidak lepas tangan dan harus melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap pekerjaan tersebut.

PAM Bandarmasih jangan hanya fokus pada pemasangan pipa, tetapi juga wajib memastikan pemulihan jalan dilakukan secara permanen, sesuai standar teknis, dan mengutamakan keselamatan masyarakat. Pemerintah Kota harus hadir memastikan hak pengguna jalan tidak diabaikan, tegas Pazri.

Pos terkait