Wartaniaga.com, Banjarmasin- Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Habib Farhan Husien BSA, menyerap beragam aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses masa sidang III tahun 2026 di sejumlah titik di Kabupaten Banjar pada 4–11 November 2026.
Dalam pertemuan tatap muka bersama warga Desa Kelampayan Ilir RT 02, Kecamatan Astambul, salah seorang perwakilan warga, H. Ahmad, mengeluhkan minimnya penerangan jalan umum (PJU). Menurutnya, fasilitas penerangan sangat mendesak untuk segera diperbaiki menjelang pelaksanaan haul ulama besar di kawasan Martapura.
”Kami memohon kepada pemerintah daerah agar memperhatikan dan membantu penerangan jalan ini. Selain untuk kenyamanan warga dalam beraktivitas sehari-hari, fasilitas ini juga sangat dibutuhkan untuk menyongsong pelaksanaan haul ulama-ulama besar di Martapura,” ujar H. Ahmad.
Selain persoalan lampu jalan, warga setempat juga mengusulkan perbaikan ruas jalan lingkungan yang mengalami kerusakan dan berlubang, serta pembenahan saluran irigasi dan drainase. Kapasitas selokan pembuangan air dinilai terlalu kecil sehingga kerap meluap ke badan jalan hingga masuk ke permukiman warga saat air pasang.
Perwakilan warga lainnya, Hamdani, berharap seluruh usulan tersebut dapat segera diakomodasi oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi.
“Alhamdulillah, hari ini masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara langsung terkait perbaikan jalan, selokan, dan infrastruktur lainnya agar mendapat perhatian pemerintah daerah,” tuturnya.
Rangkaian kegiatan reses kemudian berlanjut ke Desa Indrasari RT 01, Kecamatan Martapura, serta lingkungan Sungai Kacang RT 05, Kelurahan Sekumpul, Martapura. Di Desa Indrasari, selain bersilaturahmi dan menampung masukan warga, Habib Farhan turut memantau kesiapan ketersediaan tangki air portabel (water tank) untuk mendukung pelaksanaan haul pada 5 Rajab mendatang.
Sementara itu, saat berdialog dengan warga Sungai Kacang RT 05 yang mayoritas dihadiri oleh para ibu rumah tangga, muncul usulan mengenai bantuan pelatihan keterampilan pengemasan produk kuliner bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Habib Farhan menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi masyarakat sesuai dengan pembagian kewenangan pemerintahan.
”Untuk usulan perbaikan jalan, penerangan, maupun saluran drainase akan saya pelajari terlebih dahulu apakah masuk kewenangan provinsi atau kabupaten. Jika menjadi kewenangan provinsi, akan langsung saya sampaikan ke dinas mitra kerja Komisi III. Namun, jika masuk kewenangan kabupaten, akan saya koordinasikan dengan rekan separtai di DPRD Kabupaten Banjar,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk usulan di luar bidang kerja Komisi III—seperti pelatihan kemasan UMKM—akan diteruskan kepada rekan sejawatnya yang bertugas di komisi bidang perekonomian DPRD Kalimantan Selatan.
Editor: Aditya
Sumber: ist
