Wartaniaga.com, Banjarmasin – Kabar baik bagi wajib pajak. Pemerintah memberikan kesempatan untuk memperoleh pengurangan hingga penghapusan 100 persen sanksi administratif perpajakan melalui kebijakan PMK Nomor 71 Tahun 2026.
Program ini diharapkan meringankan beban wajib pajak sekaligus mendorong kepatuhan dan percepatan penyelesaian kewajiban perpajakan.
Untuk menyosialisasikan kebijakan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah menggelar sosialisasi PMK Nomor 71 Tahun 2026 dan KEP-239/PJ/2026 di Best World Kindai Hotel Banjarmasin, Kamis (12/11).
Kegiatan ini melibatkan pelaku usaha, asosiasi profesi, organisasi kemasyarakatan, serta awak media agar memahami ketentuan dan mekanisme pemanfaatan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif perpajakan.
Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Anton Budhi Setiawan, menegaskan bahwa peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak merupakan bagian penting dari kontribusi masyarakat terhadap pembangunan nasional.
Menurutnya, sinergi antara DJP, dunia usaha, asosiasi profesi, dan masyarakat diperlukan untuk membangun ekosistem perpajakan yang semakin baik, mengingat pajak menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Dalam pemaparan materi, Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan Kanwil DJP Kalselteng, Mas Eko Affandi, menjelaskan bahwa PMK 71/2026 merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024.
Salah satu poin penting dalam perubahan tersebut adalah penambahan Pasal 27A yang mengatur fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif serta pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Sementara itu, Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Kalselteng, Ganung Harnawa, memaparkan teknis pelaksanaan kebijakan melalui KEP-239/PJ/2026.
Fasilitas ini dapat dimanfaatkan wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memenuhi persyaratan. Cakupannya meliputi sanksi keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT yang mengakibatkan kurang bayar, keterlambatan pembayaran pajak, pelanggaran terkait faktur pajak, sanksi hasil pemeriksaan, penagihan pajak, hingga denda administratif PBB.
Besaran pengurangan sanksi bervariasi, mulai dari 25 persen, 50 persen, 75 persen, 90 persen hingga 100 persen, bergantung pada jenis sanksi, kondisi kewajiban perpajakan, serta waktu pelunasan atau penyampaian SPT.
Permohonan fasilitas dapat diajukan paling lambat 1 Oktober 2028 dengan tetap memperhatikan batas waktu pelunasan dan pelaporan sesuai kategori masing-masing.
Namun, wajib pajak harus memenuhi sejumlah ketentuan, di antaranya menyampaikan pernyataan bahwa sanksi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan, serta tidak sedang mengajukan upaya hukum atau telah mencabut gugatan yang sebelumnya diajukan.
Perlu dipahami, fasilitas ini hanya berlaku untuk sanksi administratif yang belum dibayar. Wajib pajak tetap berkewajiban melunasi pokok pajak karena kebijakan tersebut bukan penghapusan utang pokok pajak.
Dari sisi dunia usaha, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban finansial akibat akumulasi sanksi sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperbaiki administrasi perpajakan.
Melalui perubahan mekanisme pembayaran, utang pajak juga dapat diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok pajak sehingga memberikan kepastian lebih baik dalam penyelesaian kewajiban.
Sosialisasi dilanjutkan dengan business dialogue dan sesi tanya jawab. Para peserta antusias menggali informasi mengenai persyaratan, mekanisme pengajuan, serta penerapan fasilitas tersebut dalam aktivitas usaha.
Kanwil DJP Kalselteng berharap wajib pajak dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan meninjau kembali kewajiban perpajakannya dan berkonsultasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar apabila membutuhkan informasi lebih lanjut.
Mengusung tema “Satu Kesempatan Sejuta Kontribusi: Ikuti Program Pengurangan Sanksi, Bersama Pulihkan Kepatuhan, Majukan Negeri”, kebijakan ini diharapkan tidak sekadar memberikan keringanan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kepatuhan sukarela dan mendukung penerimaan negara.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan PSMTI, KADIN, HIPMI, APINDO, KKSS, berbagai paguyuban masyarakat, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Notaris Indonesia (INI), serta awak media di Banjarmasin.
Editor : Eddy Dharmawan
