Wartaniaga.com, Banjarmasin – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 di Kindai Hotel, Kamis (12/11).
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada wajib pajak, khususnya kalangan pengusaha, terkait ketentuan, kemudahan layanan, penghapusan, hingga sanksi perpajakan.
Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Anton Budhi Setiawan, dalam sambutannya menegaskan bahwa pajak merupakan kontribusi masyarakat yang memiliki penghasilan dan menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan negara.
Menurutnya, membayar pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan dan kepentingan bersama.
Ia menjelaskan, potensi penerimaan pajak di Kalimantan Selatan dan Tengah antara lain berasal dari sektor pertambangan batu bara, disusul perkebunan kelapa sawit.
Meski sejumlah wilayah menghadapi dampak asap dan kekeringan, Anton menyebut perekonomian Kalimantan Selatan tetap menunjukkan pertumbuhan yang baik. Ia juga mengajak para pelaku usaha agar terus mengembangkan usahanya sekaligus memenuhi kewajiban perpajakan.
Anton menjelaskan, PMK Nomor 71 Tahun 2026 diterbitkan untuk mewujudkan keadilan, memberikan kepastian hukum, mempermudah wajib pajak, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak maupun kewajiban perpajakan.
Ia juga menegaskan bahwa pendampingan dan konsultasi perpajakan oleh petugas DJP tidak dipungut biaya alias gratis.
Masyarakat diminta tidak ragu melapor apabila menemukan petugas yang melakukan pungutan liar atau pelanggaran, karena DJP berkomitmen menindak tegas setiap oknum yang terbukti melakukan penyimpangan.
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Selatan, Sinta Laksmi Dewi, mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi tersebut.
Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan agar para pelaku usaha semakin memahami ketentuan perpajakan, khususnya mengenai pengurangan, penghapusan, dan sanksi pajak secara transparan.
Menurutnya, pemahaman yang baik akan mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua APINDO Kalsel Winardi Sethiono, perwakilan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), para pengusaha, pengurus IWAPI Kalsel, serta awak media.
Editor : Eddy Dharmawan
