Wartaniaga.com, Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mengupayakan percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Upaya tersebut dilakukan melalui rapat harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan di Balai Pertemuan Garuda, Kamis (12/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Kalsel sekaligus Ketua Pansus Pemberdayaan Organisasi Masyarakat, H. Rais Ruhayat, S.H., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalsel Rakhmat Renaldy, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, serta perwakilan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) melalui sambungan daring.
Harmonisasi ini menjadi salah satu tahapan penting untuk menyempurnakan substansi dan materi muatan Raperda sebelum memasuki proses pembahasan selanjutnya.
Rais Ruhayat menegaskan, percepatan pembahasan diperlukan agar regulasi tersebut dapat segera diselesaikan dan menjadi landasan hukum dalam mendukung pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, keberadaan Perda ini diharapkan mampu memperkuat peran organisasi kemasyarakatan, sekaligus mendorong kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pembangunan daerah.
“Keberadaan peraturan daerah ini diharapkan mampu menjadi landasan dalam mendukung pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta memperkuat peran dan kontribusinya dalam pembangunan daerah,” ujar politisi muda Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Ia berharap melalui proses harmonisasi, berbagai masukan dan penyempurnaan dari pihak terkait dapat segera diakomodasi sehingga Raperda yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pansus bersama jajaran terkait juga berkomitmen menjaga agar proses pembentukan regulasi berjalan efektif, terarah, dan menghasilkan aturan yang dapat diterapkan secara optimal.
Dengan adanya regulasi tersebut, organisasi kemasyarakatan diharapkan memiliki landasan yang lebih kuat dalam menjalankan peran sosial, memperkuat partisipasi masyarakat, serta bersinergi dengan pemerintah dalam pembangunan Banua.
DPRD Kalsel melalui Pansus Pemberdayaan Organisasi Masyarakat akan terus mengawal tahapan pembahasan hingga Raperda tersebut dapat diselesaikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Editor: Aditya




















