Wartaniaga.com, Banjarmasin – Optimalisasi pendapatan daerah menjadi perhatian Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengawal realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2026 sekaligus mempersiapkan strategi peningkatan pendapatan pada 2027.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel, seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bapenda se-Kalimantan Selatan, serta Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Kamis (12/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H. Suripno Sumas, S.H., M.H. Agenda pembahasan meliputi perkembangan realisasi pendapatan daerah sepanjang 2026 serta rencana program dan strategi yang akan dijalankan pada tahun berikutnya.
Dalam pertemuan tersebut, masing-masing UPTD memaparkan capaian pendapatan sekaligus langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan daerah. Salah satu sektor yang menjadi sorotan adalah optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Bapenda Kalsel memaparkan sejumlah upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
Strategi yang disiapkan tidak hanya melalui peningkatan akses pembayaran pajak, tetapi juga penagihan terhadap tunggakan PKB. Bahkan, penagihan akan diperkuat melalui koordinasi dengan pihak kepolisian, termasuk menyasar kendaraan bernomor polisi khusus atau VIP.
Selain itu, Bapenda juga menyiapkan pola penagihan langsung ke alamat wajib pajak atau door to door. Langkah tersebut akan didukung sosialisasi bersama kepolisian dan Jasa Raharja guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H. Jahrian, S.E., yang turut hadir dalam rapat tersebut, menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan.
Menurutnya, peningkatan penerimaan harus berjalan beriringan dengan kemudahan pelayanan dan penguatan koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya didorong untuk taat membayar pajak, tetapi juga mendapatkan akses pelayanan yang semakin baik.
Melalui rapat kerja ini, Komisi II DPRD Kalsel menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah, khususnya dalam memastikan target pendapatan dapat dicapai melalui program yang realistis dan terukur.
Optimalisasi penerimaan daerah juga diharapkan tidak semata-mata mengejar peningkatan angka pendapatan, melainkan membangun kesadaran masyarakat serta meningkatkan kualitas tata kelola perpajakan.
“Dengan demikian, pendapatan daerah dapat terus dioptimalkan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” ujar Jahrian.
Hasil pembahasan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan bagi Bapenda dan seluruh UPTD dalam menyusun program kerja 2027, sehingga potensi pendapatan daerah dapat digali lebih maksimal untuk mendukung pembangunan di Banua.
Editor: Aditya




















