Wartaniaga.com, Banjarmasin– Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menekankan pentingnya penyusunan anggaran Dinas Sosial tahun 2027 yang rasional, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Setiap program dan alokasi belanja diminta dikaji secara cermat agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penekanan tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran bersama Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Rabu (14/10/2026) sore.
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, S.H., dan dihadiri Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Muhammad Farhanie, S.P., M.M., beserta jajaran terkait.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV mencermati rencana program dan alokasi anggaran Dinas Sosial untuk tahun anggaran 2027. Pembahasan dilakukan secara terperinci guna memastikan kesesuaian antara kebutuhan program, kemampuan keuangan daerah, serta manfaat yang akan dirasakan masyarakat.
Jihan Hanifha mengatakan, rasionalisasi anggaran menjadi langkah penting untuk memastikan penggunaan sumber daya daerah berjalan efektif dan tepat sasaran. Karena itu, setiap mata anggaran harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas serta mendukung pencapaian target pembangunan, khususnya di bidang sosial.
“Setiap mata anggaran harus kita cermati dan rasionalisasi agar penggunaannya lebih efektif dan tepat sasaran. Namun, program-program prioritas yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat juga harus tetap kita dukung, sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Jihan.
Ia menegaskan, upaya efisiensi anggaran tidak boleh mengabaikan keberlanjutan program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Program pelayanan sosial dan pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian harus tetap menjadi bagian penting dalam perencanaan anggaran.
Menurutnya, penyusunan anggaran yang proporsional membutuhkan pertimbangan matang, baik dari sisi urgensi program maupun hasil yang ingin dicapai. Dengan begitu, belanja daerah tidak hanya terserap sesuai perencanaan, tetapi juga mampu memberikan dampak yang terukur bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Sinergi antara DPRD dan perangkat daerah juga dinilai penting untuk menyelaraskan prioritas pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah. Melalui pembahasan bersama, setiap program diharapkan memiliki sasaran yang jelas dan dapat dilaksanakan secara optimal.
Sebagai tindak lanjut, Jihan menyampaikan bahwa Komisi IV DPRD Kalsel akan kembali mengundang unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Dinas Sosial Provinsi Kalsel untuk membahas lebih mendalam rencana kerja dan anggaran tahun 2027.
Langkah tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan masing-masing unit teridentifikasi dengan baik, sekaligus menilai kesesuaian antara program yang direncanakan dan anggaran yang dibutuhkan.
Melalui pembahasan berkelanjutan ini, Komisi IV DPRD Kalsel berharap penyusunan anggaran Dinas Sosial tahun 2027 dapat lebih terarah, transparan, dan akuntabel, dengan tetap mengutamakan efektivitas belanja serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Editor: Aditya
