Wartaniaga.com, Banjarmasin – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2027 memasuki tahap akhir. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai mematangkan sejumlah penyesuaian pendapatan dan belanja setelah adanya perubahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Pembahasan tersebut berlangsung di Rumah Banjar, Kantor DPRD Kalsel, Senin (16/11/2026). Rapat menghadirkan TAPD yang dipimpin Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Fatkhan.
Dalam pemaparannya, TAPD menjelaskan sejumlah komponen utama dalam rancangan APBD 2027, meliputi arah pendapatan, belanja, pembiayaan, serta kebijakan penyesuaian anggaran menyusul perubahan alokasi transfer dari pemerintah pusat.
Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah merencanakan adanya peningkatan dibandingkan pagu sebelumnya. Sementara itu, komponen pendapatan transfer juga mengalami penyesuaian, dengan Dana Bagi Hasil (DBH) meningkat, Dana Alokasi Khusus (DAK) menurun, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan bantuan keuangan antar daerah tetap.
TAPD juga memastikan seluruh belanja wajib pada 2027 telah diperhitungkan berdasarkan data terbaru dalam sistem informasi pembangunan daerah.
Untuk belanja infrastruktur pelayanan publik, alokasinya disebut telah melampaui batas minimal yang ditentukan. Begitu pula anggaran pendidikan yang telah memenuhi ketentuan minimal. Adapun belanja pegawai masih berada di bawah batas maksimal, meskipun pengendaliannya tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran.
Sementara itu, belanja modal diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Alokasi terbesar difokuskan pada sektor jalan, irigasi dan jaringan, serta gedung dan bangunan.
Dalam rapat tersebut, TAPD turut mengungkapkan adanya kebutuhan tambahan alokasi bagi kabupaten/kota terkait pembagian hasil sejumlah pajak daerah. Di antaranya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
Tambahan tersebut diperlukan agar pembayaran Dana Bagi Hasil kepada kabupaten/kota dapat terpenuhi minimal hingga triwulan pertama 2027. Kebutuhan anggaran bahkan berpotensi lebih besar apabila turut memperhitungkan kewajiban hingga akhir 2026.
Ditemui usai rapat, Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, menyampaikan bahwa pembahasan Rancangan APBD 2027 sudah berada pada tahap akhir. Sejumlah substansi utama telah disepakati, meskipun masih terdapat beberapa hal terkait belanja yang perlu diselesaikan.
“Alhamdulillah, ini pembahasan terakhir untuk tahun anggaran 2027. Tadi sudah ada kesepakatan, akan diparipurnakan pada tanggal 23 November 2026. Pada arahnya tadi sudah ada juga peningkatan, pihak perangkat daerah menjelaskan ada peningkatan pada pendapatan,” ujar Supian HK.
Ia menambahkan, pembahasan belanja masih dilanjutkan untuk menyelesaikan beberapa poin yang belum tuntas. Sementara substansi lainnya telah rampung dan tinggal menunggu tahapan persetujuan melalui rapat paripurna.
Di sisi lain, Kepala BPKAD Kalsel, Fatkhan, menjelaskan bahwa kemungkinan adanya penyesuaian maupun peningkatan target pendapatan setelah penetapan APBD masih dapat diakomodasi melalui mekanisme evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
Menurutnya, hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan maupun belanja, terutama terhadap program-program yang menjadi prioritas pembangunan.
“Terkait mungkin adanya penyesuaian atau pelampauan target pendapatan pascapenetapan nanti bisa kita akomodasi setelah hasil evaluasi APBD oleh Kementerian Dalam Negeri turun. Jadi salah satu rekomendasinya seperti tahun sebelumnya bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan target pendapatan maupun penyesuaian-penyesuaian belanja atas program-program prioritas dan sebagainya,” jelas Fatkhan.
Ia memastikan pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian apabila realisasi pendapatan pada akhir tahun menunjukkan angka yang melampaui target.
“Intinya kami masih bisa menyelesaikan kembali kalau memang ada pelampauan target pendapatan di bulan Desember itu, di akhir,” pungkasnya.
Banggar DPRD Kalsel bersama TAPD selanjutnya akan menuntaskan sejumlah pembahasan sebelum Rancangan APBD 2027 dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada 23 November 2026.
Melalui proses tersebut, DPRD dan pemerintah daerah berharap APBD 2027 dapat disusun secara realistis dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, memenuhi kewajiban belanja, serta mengutamakan program pembangunan yang efektif, efisien, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Editor: Aditya




















