Wartaniaga.com, Banjarmasin – Persoalan perizinan yang membelit pelaku usaha transportasi sungai dan danau di Kalimantan Selatan mendapat perhatian serius DPRD Kalsel. Regulasi yang dinilai sulit dipenuhi oleh kapal-kapal kecil dikhawatirkan semakin membebani masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pelayaran sungai.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ikatan Kapal Sungai dan Danau (IKASUDA) Kalsel-Teng, Senin (16/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., dengan agenda menyerap aspirasi sekaligus membahas kendala yang dihadapi para pemilik dan awak kapal dalam memenuhi ketentuan Instruksi Menteri Perhubungan (IMPHUB) RI Nomor 3 Tahun 2025.
Instruksi yang ditetapkan pada 28 April 2025 tersebut mengatur penyelenggaraan tugas dan fungsi keselamatan serta keamanan pelayaran pada transportasi sungai, danau, dan penyeberangan (TSDP).
Namun, sejumlah ketentuan di dalamnya dinilai sulit diterapkan oleh pelaku usaha kapal kecil di daerah karena karakteristik operasional dan keterbatasan sarana yang dimiliki.
Persoalan ini sebelumnya juga telah disuarakan IKASUDA melalui aksi damai pada 26 Januari 2026. Dalam aksi tersebut, para pemilik dan awak kapal menyampaikan penolakan terhadap pemberlakuan IMPHUB Nomor 3 Tahun 2025 yang dianggap memberatkan. Meski demikian, aspirasi tersebut hingga kini belum mendapatkan penyelesaian yang diharapkan.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, mengungkapkan sejumlah persyaratan teknis menjadi kendala utama bagi pelaku usaha transportasi sungai. Di antaranya ketentuan mengenai dok kapal serta persyaratan pendidikan dan sertifikasi bagi awak kapal.
Menurutnya, ketentuan tersebut perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik transportasi sungai di daerah, terutama bagi pemilik kapal berukuran kecil.
“Permasalahan ini tidak bisa kita selesaikan hanya di sini saja. Kasihan mereka jika sampai tidak bisa bergerak mencari nafkah selama berbulan-bulan akibat izin yang mati dan tidak bisa diperpanjang,” ujarnya.
Mustaqimah menegaskan, persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut administrasi perizinan, tetapi juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada transportasi air.
Kondisi di lapangan menunjukkan sejumlah kapal sungai terpaksa tidak beroperasi dalam beberapa bulan terakhir. Selain terkendala perizinan yang belum dapat diperpanjang, aktivitas pelayaran juga dipengaruhi kondisi kemarau dan fenomena El Nino yang menyebabkan debit air sungai menyusut.
Situasi tersebut membuat aktivitas ekonomi para pemilik kapal dan awaknya semakin terbatas. Meski dampak persoalan regulasi belum sepenuhnya terlihat melalui gejolak di lapangan, DPRD menilai persoalan ini harus segera ditangani sebelum aktivitas pelayaran kembali meningkat pada musim penghujan.
Mustaqimah menyebutkan, Komisi III akan membawa persoalan tersebut ke tingkat kementerian agar mendapatkan perhatian dan solusi yang sesuai dengan kondisi transportasi sungai di Kalimantan Selatan.
“Untuk sementara memang ada beberapa kapal yang tidak beroperasi karena faktor air surut di musim kemarau sehingga teriakan mereka belum terlalu menonjol, namun ini tetap masalah perut yang harus kita pikirkan bersama. Harapan kami, setelah nanti kita bawa ke kementerian, semoga segera ada titik terang agar mereka bisa kembali bekerja dengan tenang,” pungkasnya.
Melalui tindak lanjut tersebut, Komisi III DPRD Kalsel berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi terhadap kendala penerapan regulasi, tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.
DPRD juga mendorong agar kebijakan transportasi sungai dapat diterapkan secara proporsional dengan memperhatikan kemampuan pelaku usaha kapal kecil, sehingga keselamatan pelayaran tetap terjamin dan mata pencaharian masyarakat tidak terhambat.
Editor: Aditya




















