Komisi II DPRD Kalsel Dorong Penambahan Anggaran Kelautan dan Perikanan

Wartaniaga.com, Banjarmasin – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong optimalisasi penyerapan dan penambahan anggaran bagi sektor kelautan dan perikanan. Langkah tersebut dinilai penting agar program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat tetap dapat berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Dorongan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait, Kamis (12/11/2026).

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Rapat yang membahas evaluasi program dan anggaran tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H. Suripno Sumas, S.H., M.H.

Dalam pertemuan itu terungkap adanya kendala keterbatasan alokasi anggaran yang diterima dinas maupun UPT. Kondisi tersebut merupakan dampak kebijakan efisiensi keuangan yang ditetapkan Badan Anggaran.

Menanggapi persoalan tersebut, Komisi II DPRD Kalsel mendorong satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), agar mengoptimalkan penyerapan anggaran sekaligus mempertimbangkan penambahan alokasi untuk kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat.

Suripno menegaskan, keterbatasan anggaran jangan sampai menghambat pelaksanaan program-program mendesak yang dibutuhkan masyarakat.

“Agar masih bisa menyerap, masih bisa menambah segala prioritas yang sangat dibutuhkan oleh mereka, sehingga kepentingan masyarakat banyak dapat teratasi,” ujarnya.

Ia berharap kekurangan anggaran tersebut dapat dicarikan solusi terbaik dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan maupun pelaksanaan APBD Perubahan mendatang.

“Maka kita harapkan di APBD Perubahan, kekurangan itu dapat diatasi sedini mungkin, sehingga apa yang diinginkan dalam pertemuan hari ini dapat kita wujudkan bersama,” pungkasnya.

Melalui RDP tersebut, Komisi II DPRD Kalsel berharap kebutuhan anggaran pada sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi perhatian, sehingga program prioritas tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Editor: Aditya

Pos terkait