Wartaniaga.com, Kotabaru – Setiap aspirasi masyarakat memiliki ruang untuk didengar, termasuk ketika menyangkut persoalan demokrasi di tingkat desa. Prinsip itulah yang ditunjukkan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotabaru, Awaludin, saat menerima pengaduan terkait polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sampanahan, Kecamatan Sampanahan.
Aspirasi tersebut disampaikan salah satu calon kepala desa yang mempersoalkan banyaknya suara tidak sah dalam Pilkades yang berlangsung pada 14 September 2026 lalu.
Menindaklanjuti pengaduan itu, DPRD Kotabaru memfasilitasi penyampaian aspirasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kotabaru, Senin (5/10/2026).
Rapat dipimpin langsung Awaludin dan dihadiri sejumlah anggota DPRD, Ketua KPU Kotabaru, Ketua Bawaslu Kotabaru, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), perwakilan panitia Pilkades Desa Sampanahan, serta pihak calon kepala desa yang menyampaikan keberatan.
Dalam forum tersebut, Awaludin memberikan ruang kepada pihak yang menyampaikan aspirasi untuk menjelaskan persoalan yang terjadi. Kehadiran DPRD menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi penyerapan aspirasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Awaludin menegaskan, DPRD tidak memiliki kewenangan eksekutorial untuk menentukan hasil akhir Pilkades. Kewenangan tersebut berada pada pihak eksekutif dan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sesuai tupoksi, fungsi anggota dewan hanyalah sebagai pengawas terhadap eksekutif, agar eksekutif dapat melakukan langkah-langkah dan tahapan Pilkades sesuai dengan Perda dan Perbup yang ada,” ujar Awaludin.
Ia menjelaskan, penyampaian aspirasi masyarakat melalui DPRD merupakan bagian dari ruang demokrasi yang harus dihormati. Karena itu, pengaduan terkait pelaksanaan Pilkades Sampanahan difasilitasi agar dapat didengar dan dibahas bersama pihak-pihak yang berkepentingan.
Dalam RDP tersebut, pembahasan menghasilkan rekomendasi DPRD terkait pencermatan dan penghitungan ulang surat suara yang sebelumnya dinyatakan tidak sah, dengan tetap berada dalam satu lokus.
Pelaksanaannya terlebih dahulu diminta mendapatkan persetujuan dari seluruh calon kepala desa melalui SKPD terkait.
“Sebelum dilakukan penghitungan ulang, SKPD terkait wajib meminta persetujuan kepada para calon kades, agar Pilkades berjalan adil dan sesuai harapan masyarakat,” tegas Awaludin.
Sementara itu, Kepala DPMD Kotabaru, Syamsudin, menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti hasil pembahasan tersebut dengan memanggil ketiga calon kepala desa Desa Sampanahan.
Pemanggilan itu dilakukan untuk meminta kepastian sikap masing-masing kandidat terkait kemungkinan penghitungan ulang sebagaimana rekomendasi dalam RDP.
“Jadi nanti kita rapatkan, apakah mereka bersedia untuk dilakukan penghitungan ulang sesuai rekomendasi dari DPRD,” tandas Syamsudin.
Melalui forum tersebut, Awaludin menempatkan DPRD sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan dan memperoleh perhatian lembaga legislatif. Adapun tindak lanjut atas persoalan Pilkades tetap menjadi kewenangan pihak terkait berdasarkan aturan yang berlaku.
Reporter: Anaq.
Editor:Aditya
