Wartaniaga.com, Paringin – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan memperpanjang status siaga darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) hingga akhir 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi kebakaran di tengah peralihan musim kemarau menuju musim hujan.
Perpanjangan status siaga itu disampaikan dalam Apel Evaluasi Penanggulangan Karhutla dan Kekeringan Tahun 2026 yang digelar di Posko Induk BPBD Balangan, Selasa (3/11/26).
Apel terbatas tersebut dipimpin Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H. Rahmi, S.H.I., serta diikuti seluruh personel Tim Reaksi Cepat (TRC), baik dari Posko Induk maupun kecamatan.
Usai kegiatan, H. Rahmi menyampaikan laporan kepada Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), dan jajaran pimpinan daerah mengenai perkembangan kesiapsiagaan serta penanganan Karhutla di Kabupaten Balangan.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pemantauan di lapangan, sejumlah titik panas atau hotspot masih terdeteksi. Karena itu, meskipun kondisi cuaca diharapkan segera membaik, seluruh personel BPBD tetap diminta menjaga kesiapsiagaan dan meningkatkan kewaspadaan.
Menurutnya, status siaga yang sebelumnya berakhir pada 31 Oktober 2026 diputuskan untuk diperpanjang hingga penghujung tahun. Kebijakan tersebut mengacu pada arahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kondisi sejumlah daerah lain, serta informasi BMKG mengenai perkiraan peralihan musim kemarau ke musim hujan pada pertengahan November hingga akhir Desember 2026.
“Ini yang menjadi dasar kita memperpanjang status siaga. Status ini juga kita perlukan untuk pelaksanaan Bantuan Presiden (Banpres),” jelasnya.
Selain memperpanjang masa kesiapsiagaan, BPBD Balangan juga mempersiapkan pemanfaatan Bantuan Presiden (Banpres) untuk mendukung penanganan Karhutla. Kabupaten Balangan tahun ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar, dengan nilai yang sama seperti kabupaten lain di wilayah Hulu Sungai, Kalimantan Selatan.
H. Rahmi menjelaskan, anggaran tersebut diarahkan untuk memenuhi tiga kebutuhan utama dalam mendukung penanganan Karhutla.
Pertama, dukungan operasional bagi petugas yang terlibat, mulai dari relawan, TNI, Polri, Manggala Agni hingga personel BPBD. Dukungan ini mencakup pemberian insentif, penyediaan konsumsi selama bertugas, bahan bakar minyak (BBM) operasional, serta kebutuhan penunjang kesehatan seperti vitamin, masker dan oksigen portabel.
Kedua, pemenuhan dukungan logistik untuk menunjang kelancaran kegiatan penanganan Karhutla di lapangan.
Ketiga, penguatan sarana dan prasarana (sarpras) pemadaman, terutama peralatan yang digunakan petugas saat bertugas di lapangan. Di antaranya alkon jinjing, jet shooter, selang, nozzle serta berbagai perlengkapan pendukung pemadaman lainnya.
Ia menambahkan, pemanfaatan anggaran Banpres tersebut dilakukan melalui mekanisme pergeseran pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Adapun batas akhir pertanggungjawaban penggunaan anggaran ditetapkan hingga 15 Desember 2026.
H. Rahmi berharap bantuan tersebut dapat memperkuat dukungan operasional, mempercepat penanganan Karhutla, sekaligus mengurangi kendala yang dihadapi petugas selama menjalankan tugas di lapangan.
“Mudah-mudahan ini bisa mendukung operasional penanganan, mempercepat upaya penanganan Karhutla, dan meringankan beban petugas kita di lapangan agar sarana, BBM, dan makan minum tidak terkendala lagi. Mohon doa dan dukungan semua pihak agar dana ini bisa kita optimalkan sesuai ketentuan yang berlaku,” harapnya.
Di sisi lain, menghadapi perubahan cuaca dan peralihan musim, ia juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi.
Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diterbitkan pada 31 Oktober 2026, yang meminta seluruh daerah tetap siaga terhadap kemungkinan terjadinya banjir, tanah longsor, angin puting beliung hingga cuaca ekstrem.
“Mudah-mudahan semua warga bisa lebih berhati-hati dan memperhatikan lingkungannya,” tutupnya.
Reporter : Siti Nurjanah
Editor :Hariyadi
