Loading...
21 views

Omnibus Law, Solusi Semrawutnya Perekonomian Indonesia

Perekonomian Indonesia
Loading...

Wartaniaga.com, Jakarta – Ditengah gegap gempita omnibus law pada periode kedua pemerintahan Jokowi, banyak kalangan yang secara tegas mengkritisi kebijakan ini. Meskipun omnibus law dianggap sebagai sebuah urgensi dalam peningkatkan perekonomian Indonesia, namun faktanya masih terdapat beberapa aspek yang masih belum terjawab terkait pelaksanaannya.

“Omnibus law yang menjadi salah satu program strategis Jokowi ini tampaknya tidaklah mudah untuk direalisasikan. Hal ini dikarenakan Indonesia belum memiliki pengalaman dalam merumuskan aturan semacam ini dan banyaknya aspek yang harus dirangkum dalam aturan ini,” kata Profesor Trubus Rahardiansyah selaku pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Jakarta.

Menurutnya, Omnibus law yang akan dibentuk ini akan menderegulasi sekitar 72 undang-undang (UU) terkait ekonomi, berangkat dari itu terdapat empat aspek yang dapat menjadikan kebijakan yang deregulatif berhasil.

Kebijakan Dalam Peningkatan Perekonomian Indonesia

Lanjutnya, Kebijakan deregulatif dapat berhasil ketika terdapat kepemimpinan politik yang kuat, aspek birokratis yang mumpuni, kemampuan pemerintah dalam mengontrol opini dan implementasi kebijakan yang baik.

Ia menerangkan jika dilihat lebih jauh, pembentukan kebijakan ini didasari pada visi yang jelas dari pemerintah. Selain itu, setiap lembaga pemerintah baik dari kementrian terkait hingga lembaga negara harus secara serius menggarap aturan ini dengan cepat.

“Akan tetapi, dalam pembentukan sebuah kebijakan berupa UU diperlukan mekanisme DPR sebagai lembaga pembuat legislasi,” ungkapnya.

“Adanya keseriusan oleh pemerintah saja tentu tidak akan cukup tanpa adanya kerjasama dengan DPR,” ia melanjutkan.

Kebijakan Pemerintah Dalam Memprediksi Pertumbuhan Perekonomian Indonesia

Disisi lain, baginya produktivitas DPR dalam menghasilkan UU sangatlah minim. Dalam pembuatan UU mengenai Pertanahan, Data Pribadi dan Pengahapusan Kekerasan Seksual saja DPR hingga akhir masa jabatannya belum mampu mengesahkannya. Apalagi UU semacam omnibus law yang lebih memiliki kompleksitas dan dimensi yang luas.

BACA JUGA:  Polemik Tarif Cukai Bagi Pabrik Lokal dan Asing

Selain itu pula, adanya omnibus law ini juga tidak akan efektif tanpa dibarengi dengan adanya penyederhanaan birokasi. Pewacanaan pemerintah mengenai penghapusan 444.000 eselon III dan IV tentu merupakan langkah yang baik dalam mendukung adanya aturan ini.

“Salah satu pekerjaan rumah terbesar dari pemerintah saat ini ialah bagaimana pemerintah mampu mensinkronisasikan visi besar pemerintah pusat kepada masyarakat luas dan aparatur daerah,” jelasnya.

Loading...

Profesor Trubus menyebut hal ini tentunya dikarenakan pemerintahan daerah lah yang nantinya akan mengelola dan menjadi eksekutor dari aturan yang tertuang dalam omnibus law.

Ia memprediksi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah nantinya dapat memiliki implikasi yang nyata di masyarakat. Dalam artian, omnibus law yang disebut sebagai UU sapu jagat tersebut harus berdampak nyata pada pertumbuhan perekonomian Indonesia dan menguntungkan ke masyarakat secara langsung.

BACA JUGA:  Tahun 2020, Banyak Kebijakan Pemerintah yang Tidak Pro Rakyat

“Jika melihat kerasnya upaya pemerintah, tentu bukan hal yang mustahil jika omnibus law yang akan terbit ini akan berhasil,” ucapnya.

Dijelaskannya, selain karena adanya visi yang jelas dan komitmen yang kuat dari pemerintah juga terdapat dukungan publik yang besar khususnya dari kalangan pengusaha. “Akan tetapi, ujian terdekat yang harus segera dapat dilalui pemerintah ialah memastikan DPR dapat bekerjasama untuk mewujudkan wacana ini menjadi UU,” pungkasnya.

Editor : Muhammad Zahidi
Foto : Ist

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *