Prihatin dan Apresiasi KPK OTT di HSU

  • Whatsapp

Wartaniaga.com-Memprihatinkan dengan kondisi HSU-Kalsel saat ini, menambah daftar hitam pejabat di Kalsel yang di tangkap KPK dari Eks Bupati Tala, Eks Ketua DPRD Kota Bjm, Eks Dir PDAM Bandarmasih, Eks Bupati HST, di HSU permasalahan sudah banyak, penanggulangan banjir belum usai, covid 19 belum usai malah ada OTT ditangkap KPK di HSU.

Sisi lain saya juga sangat apresiasi KPK OTT di HSU, OTT ini menjadikan peringatan keras bagi pejabat publik, susunan organisasi tata kerja (SOTK) di Prov Kalsel sampai kabupaten/kota agar tidak bermain-main proyek korupsi khianati rakyat, bukti nyata bahwa rangkaian tangkap tangan ini adalah kinerja paling ampuh dalam penindakan Korupsi khususnya di Kalimantan Selatan ya OTT.

BACA JUGA:  Ketika Banjir Mengancam Banjarmasin

Banyaknya OTT yang dilakukan KPK sebelumnya dan baru baru ini terhadap dua kepala daerah di Jatim yaitu OTT terhadap Bupati Nganjuk dan Bupati Probolinggo juga belum bisa merefleksi pejabat publik khususnya di HSU Kalsel.

Mereka yang kena OTT masih belum sampai tahap aksi untuk bisa memuliakan amanat rakyat dan menjaga kehormatan etika, moral dan kedudukannya. Memang alasan membuat pejabat publik masih mudah tergoda menggunakan jabatannya untuk memperkaya materi.

Kalau kita amati pengadaan barang dan jasa merupakan sektor terbesar yang menjadi lahan basah tindak pidana korupsi.Hampir 80 persen kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari sektor tersebut, seperti kasus di HSU fee proyek adalah modus lama korupsi pengadaan barang jasa, tapi namanya korupsi ya harus dipertanggungjawabkan, saya berharap diusut sampai tuntas dan dilakukan pengembangan pihak-pihak terkait lainnya agar publik puas.

BACA JUGA:  Covid Belum Berakhir, Masyarakat Makin Menjerit

Dan saya sangat berharap kepada KPK tak hanya fokus mengungkap perkara perkara kecil saja, karena sudah ada kejaksaan dan kepolisian tinggal dioptimalkan peran mereka selama ini di daerah dalam pencegahan serta penindakannya agar optimal.

Saya inginnya KPK juga mengungkap dugaan kasus-kasus besar yang disinyalir merugikan keuangan negara di Kalsel, maksudnya kita dukung juga supaya perkara lain yang besar-besar diproses agar ada buktinya, karena setiap pengadaan barang dan jasa yang kecil saja ada kometmen feenya bagi pejabat apa lagi yang besar-besar, kasian rakyat banyak saja dugaan proyek di mark up, tidak sesuai spesifikasinya.

Dan ingat dugaan korupsi itu tdk hanya di bidang pengadaan barang dan jasa saja, paling rawan kalsel ini didugaan korupsi sumber daya alam (SDA), kebijakan izin izin usaha pertambangan, dana reklamasi tambang msh banyak lingkungan rusak, dugaan pemanfaatan hutan kayu pada hutan tanaman, dugaan alih fungsi lahan sawit, dugaan tutupan dan lahan sawit ke hutan tanaman industri (HTI), hak pengusaan hutan (HPH), izin usaha perkebunan, hak guna usaha (HGU) serta rekomendasi tukar menukar kawasan hutan, hal-hal tersebut juga yang menjadi sebab dan akibat membuat kita Kalsel terkena bencana banjir besar di awal tahun 2021.

BACA JUGA:  Perlunya Satu Pemahaman dalam Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid-19 di Sektor Perkreditan

Penulis : M.Pazri
Direktur Borneo Law Firm

L

Pos terkait