Wartaniaga.com,Dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia, tidak sedikit pasangan yang telah melangsungkan perkawinan secara agama namun belum mencatatkannya secara resmi pada negara. Fenomena ini sering kali dianggap selesai karena telah sah secara spiritual, padahal dalam perspektif hukum, perkawinan tersebut belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Di sinilah pentingnya isbat nikah sebagai jembatan antara keabsahan agama dan pengakuan negara.
Sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 7 ayat (2) dan (3), disebutkan bahwa apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memberikan ruang korektif bagi pasangan yang secara substansi telah sah, tetapi secara administratif belum tercatat. Lebih lanjut, kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memeriksa dan menetapkan perkara ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sementara tata cara pelayanan terpadu diatur melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2015.
Secara teoritis, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan. Teori kepastian hukum mengajarkan bahwa setiap hubungan hukum harus dapat dibuktikan secara sah dan diakui oleh negara agar melahirkan akibat hukum yang jelas. Dalam konteks ini, perkawinan yang tidak tercatat ibarat sebuah perjanjian yang sah secara moral namun tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Ia hidup dalam keyakinan, tetapi lemah dalam pembuktian.
Isbat nikah menjadi solusi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Ia menghidupkan kembali legitimasi hukum atas suatu hubungan keluarga yang sebelumnya berada di ruang abu-abu. Analogi sederhananya, isbat nikah seperti proses sertifikasi atas tanah yang telah lama dikuasai secara turun-temurun. Tanah itu mungkin sudah diakui secara sosial, tetapi tanpa sertifikat, ia rentan disengketakan. Demikian pula perkawinan, tanpa pencatatan, ia rentan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, terutama terkait hak istri, status anak, hingga pembagian warisan.
Dalam perspektif perlindungan hukum, isbat nikah merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap kelompok yang rentan, khususnya perempuan dan anak. Tanpa bukti otentik berupa buku nikah, posisi istri dalam sengketa perceraian menjadi lemah, bahkan dapat kehilangan hak-hak dasar seperti nafkah, mut’ah, maupun hak atas harta bersama. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat juga menghadapi hambatan administratif dalam memperoleh akta kelahiran, yang pada akhirnya berdampak pada akses pendidikan, kesehatan, dan hak sipil lainnya.
Lebih jauh lagi, hukum modern tidak hanya menuntut keadilan, tetapi juga administrasi yang tertib. Negara membutuhkan data yang valid untuk menjamin distribusi hak dan kewajiban secara adil. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari sistem hukum yang memastikan setiap warga negara terlindungi secara utuh.
Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa isbat nikah bukanlah alat untuk melegitimasi segala bentuk perkawinan tanpa batas. Hakim tetap akan menguji apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sah menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, isbat nikah bukan sekadar prosedur administratif, tetapi juga proses verifikasi hukum yang ketat.
Isbat nikah adalah refleksi dari peran negara sebagai pelindung, bukan sekadar pencatat. Ia hadir untuk memastikan bahwa setiap ikatan suci tidak hanya diakui oleh langit, tetapi juga dijamin oleh bumi. Sebab dalam negara hukum, keabsahan bukan hanya soal keyakinan, melainkan juga tentang pengakuan dan perlindungan.
Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H.
Ketua Yayasan Edukasi Hukum Indonesia (YEHI)
