Wartaniaga.com, Banjarmasin– Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan, Senin malam (3/8/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalsel tersebut membahas sejumlah hal strategis, mulai dari evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun berjalan, pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, hingga penelaahan rencana program kerja Dinas PUPR untuk Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., didampingi sejumlah anggota Komisi III.
Dalam pembahasan, Komisi III menyoroti realisasi kegiatan Dinas PUPR, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta sejumlah program pembangunan infrastruktur yang belum dapat direalisasikan melalui APBD murni 2026.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, mengatakan pembahasan Perubahan APBD tidak hanya sebatas menyesuaikan angka anggaran, tetapi juga memastikan kebutuhan pembangunan yang belum terakomodasi dapat menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Selain membahas perubahan anggaran, kami juga mengevaluasi realisasi pelaksanaan program, SiLPA yang tersedia, serta rencana kegiatan yang akan dimasukkan dalam perubahan anggaran,” ujar Mustaqimah.
Menurutnya, melalui rapat bersama Dinas PUPR, pihaknya mengidentifikasi sejumlah program yang belum dapat direalisasikan pada APBD murni untuk kemudian dipertimbangkan menjadi program prioritas dalam Perubahan APBD 2026.
Politisi Partai NasDem tersebut menilai kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan masih cukup besar. Karena itu, setiap usulan program harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tingkat urgensinya bagi masyarakat.
“Anggaran yang belum dapat terakomodasi akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. SiLPA yang tersedia di Dinas PUPR diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membiayai program-program prioritas yang akan dilaksanakan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” jelasnya.
Ia menambahkan, optimalisasi anggaran harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Selain mengevaluasi Perubahan APBD 2026, rapat kerja tersebut juga menjadi bagian awal pembahasan rencana program dan kegiatan Dinas PUPR untuk Tahun Anggaran 2027.
Komisi III DPRD Kalsel mendorong agar perencanaan program infrastruktur untuk tahun mendatang dilakukan secara lebih matang, terukur dan berkelanjutan. Perencanaan juga diharapkan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan serta kondisi riil di lapangan.
“Perencanaan untuk 2027 perlu kita cermati sejak awal agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah dan memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat,” pungkas Mustaqimah.
Melalui pembahasan tersebut, Komisi III DPRD Kalsel berharap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dapat semakin efektif, sekaligus memastikan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara tepat sasaran, transparan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Editor: Aditya
