Perpanjangan PPKM Level 4 Banjarmasin, Banjarbaru, Kotabaru Indikasi Dugaan Pemerintah Pusat Inkonsisten

  • Whatsapp
L

Dengan memperpanjang PPKM Level 4, menunjukkan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 masih jauh dari efektif dibandingkan dengan negara negara lain. Kebijakan ini seharusnya di evaluasi pemerintah agar ditemukan formulasi kebijakan baru yang ideal, lebih efektif disesuaikan dengan karakteristik, kearifan lokal wilayah masing-masing . Evaluasi juga perlu difokuskan pada para pemangku kebijakan PPKM dari Pusat sampai daerah.

Kalau memaksakan PKKM level 4 seperti ini, membuat masyarakat lebih bingung dan akhirnya bisa jadi tidak mengikuti kebijakan PPKM karena sudah tidak percaya (trust) dengan pemerintah. Saat ini banyak masyarakat yang sakit , ada dugaan gejala covid enggan berobat ke Puskesmas dan ke Rumah Sakit lebih baik dirumah berobat jalan, karena banyaknya prasangkaan-prasangkaan dengan pemerintah, itu yang jadi PR utama saat ini.

BACA JUGA:  Museum di Rumah Sendiri; Tok Wan Haria, Menunggu Rindu

Sebagian masyarakat akan menjadi sulit mempercayai kemungkinan keberhasilan kebijakan yang diambil. Bahkan tidak menutup kemungkinan masalah trust ini akan semakin tajam.

Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin krisis sosial terus terjadi, mengingat sebagian masyarakat sudah sulit memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dan jangan sampai masyarakat berpikir, lebih baik mati karena Covid-19 daripada mati karena kelaparan. Kalau ini yang ada di benak masyarakat, dihawatirkan masyarakat akan semakin nekat dan tak peduli dengan semua aturan apapun sari pemerintah terkait PPKM Level 4.

Saya berharap perpanjangan PPKM livel 4 ini ditinjau ulang oleh Pemerintah Pusat kalau tidak berdasar ya harus di cabut, evaluasi total harus dilakukan, Pemprov Kalsel dan Pemda Kabupaten Kota juga harus serius dan menyampaikannya, jangan hanya formalitas, saat ini edukasi masyarkat penting terus dilakukan secara konsisten agar masyarakat tetap meyakini covid itu nyata adanya dan vaksinasi merata dipercepat terus dijalankan,serta pemerintah juga harus melihat keadaan dan kebutuhan fakta dilapangan.

BACA JUGA:  Marak Kasus PHK di Bank Pertanda Kelesuan Ekonomi

Oleh : M.Pazri
Direktur Borneo Law Firm

Pos terkait