Tidak Memberi Jalan untuk Ambulans Bisa Terancam Pidana

  • Whatsapp
L

Wartaniaga.com– Peristiwa mobil diduga mengahalagi ambulans Masjid Al Jihad dan terjadi keributan antara pengemudi pick up dengan Avanza entah di sengangaja atau tidak, dalam video yang viral di media sosial,seharusnya mobil diharapkan menunggu laju ambulans saat darurat padahal mobil ambulans sudah gunakan sirine. Sehingga masyarakat butuh edukasi yang lebih baik bahwa tidak menyediakan jalan untuk ambulans merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas.

Setiap pengguna jalan wajib hukumnya untuk mematuhi dan menghormati peraturan lalu lintas yang berlaku, untuk melindungi seluruh hak dan kewajiban dari setiap orang.

Karena Ambulans merupakan salah satu kendaraan yang memiliki keistimewaan, dan hal tersebut berlaku di negara manapun. Karena ambulans termasuk ke dalam salah satu kendaraan yang diprioritaskan. Beberapa peraturan lalu lintas yang tidak harus dipatuhi oleh mobil ambulans yakni seperti melawan arus, melewati jalur busway dan melalui lampu merah. Namun hal itu berlaku jika ambulans akan menemui ataupun sedang membawakan pasien. Tidak hanya itu, ambulans yang sedang membawa jenazah juga diprioritaskan saat di jalan. Kesimpulannya, dalam kondisi darurat ambulans harus didahulukan lajurnya. Jika ada yang sengaja menghalang-halangi laju ambulans maka bersiaplah untuk mendapat ganjaran hukuman seperti yang diberikan dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa :

BACA JUGA:  Covid Belum Berakhir, Masyarakat Makin Menjerit

Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:
– Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
-ambulans yang mengangkut orang sakit;
-Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
-Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
-Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional menjadi tamu negara;
-Iring-iringan pengantar jenazah; dan
-Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

-Lalu bagi mereka yang melanggar Pasal tersebut akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur pada pasal 287 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa:

BACA JUGA:  Problematika Kebijakan Dana Desa

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Semoga bisa menjadi pelajaran kita semua perlu ada pencerahan dan sosialisasi lagi ke masyarakat luas tentang tata cara berlalu lintas yang benar dan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas.”Dan memberikan penyadaran dan edukasi masalah hak dan kewajiban saat berlalu lintas.

Dan apabila sudah menjadi peristiwa hukum atau masalah,maka para pihak atau masyarakat juga tidak bertindak menghakimi sendiri, semena-mena melanggar hukum, memunculkan masalah hukum baru. Karena perlu dingat bahwa Indonesia adalah negara hukum yang harus dipatuhi dan ditegakkan oleh semua masyarakat.

BACA JUGA:  Menanya Ulang Keberpihakan Penegak Hukum Kepada Korban Kekerasan Seksual

Penulis : Muhammad Pazri SH MH
Direktur Borneo Law Firm

L

Pos terkait