Gubernur Cabut Izin Tambang 3 Perusahaan di Kotabaru

  • Whatsapp

Wartaniaga.com,Banjarbaru- Menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang berkeinginan dihentikannya aktivitas pertambangan PT. Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) Group  di Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru disikapi dengan terbitnya surat keputusan (SK) Gubernur Kalsel.  SK yang berisi pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi ( IUPOP) ditujuakn untuk 3 perusahaan group PT .SILO

Melalui  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, Gubernur H Sahbirin Noor meneken tiga masing-masing untuk PT PT Sebuku Batubai Coal dengan wilayah konsesi seluas 5.140,89 hektare dengan nomor surat 503/119/DPMPTSP/2018, tertanggal 26 Januari 2018 berisi pencabutan IUPOP

Muat Lebih

BACA JUGA:  Ikuti Rakernas, IWAPI Kalsel Bawa Tenunan Kuno

Kemudian yang kedua untuk   PT Sebuku Tanjung Coal yang akan menggarap wilayah konsesi seluas 8.990,38 hektare dengan surat nomor 503/121/DPMPTSP/2018 tertanggal 26 Januari 2018, juga dicabut IUPOP

Dan yang terakhir  PT Sebuku Sejaka Coal di atas luasan areal konsesi tambanga batubara seluas 8.139,93 hektare nomor SK  503/120/DPMPTSP/2018 tertanggal 26 Januari 2018 berisi pencabutan IUPOP

Menurut kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nafarin,  terbitnya surat ini merupakan tindaklanjut dari aspirasi masyarakat serta kajian akademisi  yang menyatakan bahwa kemampuan Pulau Laut tidak dapat menyimpan air yang berakibat sulitnya masyarakat mendapatkan air bersih terlebih lagi musim kemarau.

Selain itu, tutur Nafarin dalam jumpa pers, Jum’at  (26/1) adanya Peraturan Bupati Kotabaru tertanggal 29 Desember 2004 berupa larangan aktivitas pertambangan barti bara di Pulau Laut.

BACA JUGA:  Populasi Ikan di Banjarmasin Menurun 30 Persen

SK Gubernur Kalsel ini juga ditembuskan ke Menter Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Keuangan, Sekjen Kementerian ESDM, Irjen Kementerian ESDM, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Minerba Kementerian ESDM serta pejabat lainnya di Jakarta. SK ini juga dikirim ke Bupati Kotabaru serta para camat yang ada di Kotabaru.

Reporter : ***

Editor : Didin Ariyadi

Foto : Edy Dharmawan

 

Pos terkait