Wartaniaga.com, Banjarmasin – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah mendapat sorotan keras dari Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalimantan Selatan. Organisasi pengusaha itu menilai gangguan pasokan listrik bukan sekadar persoalan teknis, melainkan telah menghambat aktivitas dunia usaha dan menggerus roda perekonomian masyarakat.
Ketua DPP APINDO Kalsel, Winardi Sethiono, mengatakan alasan yang disampaikan PLN terkait pemadaman masih belum memberikan kejelasan kepada masyarakat. Menurutnya, jika gangguan hanya disebabkan persoalan teknis pada pembangkit, seharusnya dampaknya tidak meluas hingga terjadi di berbagai wilayah Kalimantan, bahkan menjalar ke sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera.
“Kalau alasannya karena ketiadaan sumber energi, Kalimantan sebagai lumbung batubara seharusnya tidak mengalami persoalan. Hampir seluruh wilayah Kalimantan merupakan daerah penghasil batubara,” ujar Winardi, Minggu (5/7).
Ia menilai peristiwa tersebut mencerminkan masih lemahnya tata kelola sektor energi nasional. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya energi yang melimpah, namun belum mampu dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
“Tuhan telah mengaruniakan batubara yang melimpah kepada Indonesia. Sangat disayangkan jika tata kelolanya tidak baik. Ibarat ‘tikus mati di lumbung padi’,” katanya.
Menurut Winardi, dampak pemadaman paling dirasakan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Banyak anggota APINDO Kalsel mengeluhkan terganggunya proses produksi, keterlambatan penyelesaian pesanan, hingga potensi kerusakan peralatan akibat listrik yang padam.
Selain itu, aktivitas ekonomi digital juga ikut lumpuh. Sistem pembayaran elektronik, pemesanan barang melalui aplikasi, hingga komunikasi bisnis saat ini sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil.
“Kalau ini terjadi 15 tahun lalu mungkin dampaknya tidak sebesar sekarang. Saat ini hampir seluruh aktivitas usaha berbasis teknologi. Karena itu, listrik sudah menjadi kebutuhan utama, bukan lagi sekadar fasilitas pendukung,” tegasnya.
Sebagai organisasi yang menaungi para pelaku usaha, APINDO Kalsel meminta PLN bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Kami meminta ada keputusan yang jujur, transparan, dan benar-benar berpihak kepada rakyat agar persoalan pemadaman listrik ini tidak terus berlarut-larut,” ujarnya.
Winardi menegaskan, pemadaman listrik bukan hanya membuat lampu padam, tetapi telah menimbulkan kerugian ekonomi yang nyata bagi pelaku usaha dan menghambat perputaran ekonomi masyarakat.
Karena itu, APINDO Kalsel mengusulkan dilakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola PLN agar penyebab utama pemadaman dapat diketahui secara terbuka.
Ia juga menilai pemerintah perlu mengevaluasi sistem penyediaan listrik nasional apabila persoalan tersebut disebabkan lemahnya tata kelola.
“Kalau memang pelayanan tidak optimal, sudah saatnya ada evaluasi. Masyarakat juga perlu diberikan pilihan penyedia layanan yang lebih baik agar kualitas pelayanan terus meningkat,” pungkasnya.
Editor : Eddy Dharmawan
