Wartaniaga.com, Banjarmasin – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah bersama Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui audiensi bersama Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, di Banjarmasin, Rabu (1/7).
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk mempererat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan fiskal, mempercepat pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan.
Audiensi dihadiri Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Anton Budhi Setiawan, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah, Tetik Fajar Ruwandari, serta Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi.
Sementara dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut hadir Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) H. Fatkhan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) H. Subhan Nor Yaumil, beserta jajaran.
Kegiatan diawali dengan pemaparan tugas, fungsi, dan peran strategis masing-masing unit eselon I Kementerian Keuangan sebagai dasar penguatan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pembahasan kemudian berlanjut pada berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan fiskal dan pembangunan daerah.
Sejumlah agenda penting menjadi fokus diskusi, di antaranya perkembangan inflasi di Kalimantan Selatan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), potensi investasi daerah, rencana pembangunan Gedung Keuangan Negara (GKN) di Banjarbaru, kebijakan perpajakan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan aset daerah, hingga penguatan koordinasi pemenuhan data Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) untuk mendukung administrasi perpajakan.
Kebijakan perpajakan menjadi salah satu topik utama dalam pembahasan sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif. Selain itu, kedua belah pihak juga membahas rencana hibah aset antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Keuangan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi.
Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Anton Budhi Setiawan, menegaskan bahwa sinergi antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal di daerah.
“Sinergi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan fondasi penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah. Melalui audiensi ini, kami berharap koordinasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas administrasi perpajakan, mendorong iklim investasi yang kondusif, serta mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujar Anton.
Audiensi berlangsung dalam suasana konstruktif dan penuh semangat kolaborasi. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan pengelolaan aset, menarik investasi, serta mempercepat pembangunan di Kalimantan Selatan.
Melalui pertemuan ini, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah bersama Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mempererat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan demi memperkuat administrasi perpajakan, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Eddy Dharmawan
