Wartaniaga.com, Banjarbaru – Walikota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru untuk terus mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus penyampaian jawaban Walikota atas pandangan umum fraksi-fraksi. Rapat berlangsung di Ruang Graha Paripurna Lantai 3, Gedung DPRD Kota Banjarbaru, Selasa (30/6).
Rapat paripurna ini merupakan salah satu tahapan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Dalam sambutannya, Walikota Lisa menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai pandangan, saran, dan masukan yang telah disampaikan.
Menurutnya, kontribusi tersebut menjadi bagian penting dari sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menanggapi pandangan fraksi, Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan akan terus meningkatkan kualitas pembangunan melalui penguatan sektor ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta optimalisasi berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Seluruh program tersebut akan terus dievaluasi secara berkelanjutan agar pelaksanaannya semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Di sektor ekonomi, Pemkot Banjarbaru juga terus memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Langkah yang dilakukan meliputi peningkatan kualitas produk, fasilitasi legalitas dan sertifikasi usaha, pemanfaatan teknologi digital, perluasan jaringan pemasaran, hingga peningkatan akses permodalan melalui kerja sama dengan sektor perbankan,” jelasnya.
Ia berharap upaya ini mampu meningkatkan daya saing UMKM Banjarbaru di tingkat nasional.
“Semoga seluruh rangkaian pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku,” harapnya.
Walikota perempuan pertama di Ibukota Provinsi Kalsel ini optimistis sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD akan menghasilkan kebijakan yang berkualitas, akuntabel, serta mampu mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.
Editor : Eddy Dharmawan
