BPJS dan Nalar Gagal Pelayanan Publik

  • Whatsapp

Penekanan ini sangat masuk akal dan tidak mengibiri hak publik dalam mendapatkan pelayanan negara. Pasalnya, pemerintah kota Balikpapan sudah melakukan itu. Semua warganya diberikan pelayanan BPJS gratis kelas III.

Selain Balikpapan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga menerapkan itu kepada masyarakatnya. Kenapa hal ini menjadi concern? Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengungkapkan, urusan kesehatan merupakan pelayanan kebutuhan dasar dan pemerintah harus memenuhi kebutuhan itu.

Tak usah jauh-jauh, di HSU, Amuntai, kabupaten yang banyak kehilangan sumber PAD pasca hilangnya pemasukan dari tambang juga menerapkan itu. Itu yang seharusnya jadi penekanan. Penguasa diberikan mandat oleh rakyat agar menghadirkan solusi kreatif untuk rakyat, bukan sebaliknya.

Jadi, menjadikan kepesertaan BPJS kesehatan sebagai syarat mendapatkan hak pelayanan publik di sektor tertentu adalah nalar gagal dalam pelayanan publik.

BACA JUGA:  Kebijakan Relaksasi Kredit untuk Menjaga Stabilitas Perbankan di Tengah Pandemi

Penulis : Kadarisman
Pemerhati Sosial Politik Banua

Pos terkait