BPJS dan Nalar Gagal Pelayanan Publik

  • Whatsapp

Pelayanan pemerintah kepada masyarakat merupakan amanah negara untuk menciptakan kondisi yang menjamin bahwa warga masyarakat dapat melaksanakan kehidupan mereka secara wajar, dan ditujukan juga untuk membangun dan memelihara keadilan dalam masyarakat. (Rasyid, 1998)

Rasyid mengatakan bahwa: Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat.

Sungguh sangat tidak relevan hanya gara-gara belum mampu menjadi peserta BPJS kesehatan lantas tidak dapat diberikan layanan membuat SKCK, SIM dan STNK. Lama laun, jika ini terjadi tanpa ditolak akan merembet ke sektor pelayanan yang lebih mendasar lagi.

Karena itu yang harus digenjot pemerintah adalah bagaimana masyarakat dapat terlayani sebagai peserta BPJS sebagaimana janji-janji penguasa dengan kartu saktinya.

BACA JUGA:  Guru Kehidupan

Kartu sakti itu perlu diingatkan. Mana Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Sembako Murah yang saat ini sangat relevan diketengahkan di keadaan meroketnya harga minyak goreng di negara penghasil sawit terbesar dunia.

Hal yang perlu ditekankan adalah bagaimana pemerintah di daerah dapat memberikan layanan tanpa pandang bulu untuk seluruh masyarakatnya mengakses BPJS kelas III.

Pos terkait