BPJS dan Nalar Gagal Pelayanan Publik

  • Whatsapp

Wartaniaga.com– Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengoyak hak warga negara sebagai pemilik kedaulatan sebenarnya.

Bagaimana tidak, upaya menekan rakyat agar “bayar” BPJS kesehatan sebagai syarat mendapatkan haknya dalam pelayanan publik adalah mendistorsi dari tujuan bernegara.

Kadarisman

Pemerintah terlalu berpikir kapitalis dengan menjadikan pelayanan publik sebagai bargaining dalam menyokong belum optimalnya kinerja BPJS kesehatan.

Berpemerintahan dengan menggunakan pendekatan seperti ini menunjukkan ketumpulan berpikir penguasa dalam memenuhi janji-janji politiknya dan dalam menjalankan pemerintahan.

Kebijakan ini sebagai jalan pintas yang mendegradasi tujuan negara yang dikhidmatkan untuk pemilik kedaulatan sejati, rakyat itu sendiri.
Birokrasi publik tidak seharusnya menjalankan instruksi kekuasaan yang melawan kewajibannya yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayananan kepada rakyat.

BACA JUGA:  Tidak Memberi Jalan untuk Ambulans Bisa Terancam Pidana

Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara.

L

Pos terkait