Wartaniaga.com, Bali– Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel serta Kepala UPPD Samsat se-Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Bapenda Provinsi Bali, Kamis (7/5/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari berbagai inovasi dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya di sektor pelayanan Samsat.
Rombongan dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H. Muhammad Yani Helmi, dan diterima oleh Sekretaris Bapenda Bali, I Gusti Putu Widiantara, beserta jajaran di ruang rapat Bapenda Bali.
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Yani Helmi menyampaikan bahwa sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor masih menjadi penyumbang terbesar PAD di Kalimantan Selatan. Karena itu, optimalisasi pelayanan Samsat dinilai sangat penting sebagai ujung tombak penerimaan daerah.
Menurutnya, terdapat sejumlah inovasi menarik yang dapat menjadi referensi bagi Kalimantan Selatan, salah satunya pemanfaatan lembaga adat dalam mendukung kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak.
“Yang menarik tadi adalah bagaimana pembayaran pajak bisa difasilitasi melalui lembaga adat. Karena lembaga adat ini memiliki pengaruh yang kuat dan memiliki mekanisme yang mengikat sehingga kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak bisa meningkat,” ujarnya.
Selain itu, Komisi II DPRD Kalsel juga menyoroti pengembangan kebijakan yang mendukung transisi penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari kebijakan ramah lingkungan. Hal tersebut juga akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan regulasi daerah agar tetap memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Nanti dalam raperda yang sedang kami bahas, kami ingin tarif pajak kendaraan listrik tetap memberikan kontribusi bagi daerah, namun tidak terlalu membebani masyarakat,” tambahnya.
Komisi II juga mengusulkan inovasi penerapan stiker pajak sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor, baik tahunan maupun lima tahunan, sebagai bentuk efisiensi pelayanan Samsat.
“Tidak harus selalu mengganti plat, cukup dengan stiker sebagai tanda bahwa pajak sudah dibayar. Ini lebih efisien dan memudahkan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Bapenda Bali, I Gusti Putu Widiantara, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian DPRD Kalsel dalam upaya meningkatkan optimalisasi PAD melalui inovasi pelayanan publik.
Menurutnya, diskusi dan pertukaran pengalaman antar daerah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dalam memperkuat sistem pengelolaan pajak daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Semoga hasil diskusi ini dapat memberikan manfaat bagi Bali maupun Kalimantan Selatan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi II DPRD Kalsel berharap berbagai inovasi yang dipelajari dapat diadaptasi dan dikembangkan di daerah, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperkuat kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.
Editor: Aditya
