Wartaniaga.com, Banjarmasin – Bank Indonesia (BI) secara resmi meluncurkan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025 pada Rabu (28/1). Mengusung tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”, laporan ini menjadi rujukan strategis arah kebijakan dan prospek ekonomi nasional ke depan.
LPI 2025 memuat evaluasi kondisi ekonomi global dan domestik, pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia sepanjang 2025, serta arah bauran kebijakan pada 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan tiga pesan utama dalam laporan tersebut, yakni optimisme, komitmen, dan sinergi sebagai fondasi memperkuat prospek perekonomian nasional.
Perry menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diprakirakan berada di kisaran 4,7–5,5 persen, meningkat menjadi 4,9–5,7 persen pada 2026, dan terus menguat hingga 5,1–5,9 persen pada 2027.
Sementara itu, stabilitas harga tetap terjaga dengan inflasi yang diproyeksikan terkendali pada kisaran 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027.
Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat bauran kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi.
Di sisi lain, sinergi lintas sektor dinilai krusial, khususnya pada lima area utama, yakni penguatan stabilitas ekonomi, pengembangan sektor riil melalui hilirisasi dan industrialisasi, penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan pembiayaan, serta percepatan digitalisasi.
Ke depan, BI akan terus mempererat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan, sekaligus mewaspadai berbagai dinamika global dan dampaknya terhadap perekonomian domestik.
Sejalan dengan pesan utama LPI 2025, transformasi ekonomi daerah menjadi bagian penting dalam menopang pertumbuhan nasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui transformasi struktural berbasis produktivitas dan peningkatan nilai tambah.
Menurut Fadjar, struktur ekonomi Kalimantan Selatan saat ini masih didominasi sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan sebesar 29,47 persen dan pertanian 11,55 persen. Keunggulan komparatif tersebut perlu ditransformasikan menjadi keunggulan kompetitif melalui penguatan hilirisasi, mengingat kontribusi industri pengolahan yang masih berada di angka 10,9 persen.
Ia juga menyoroti potensi besar sektor batu bara. Indonesia tercatat sebagai produsen batu bara terbesar ketiga dunia pada 2023, dengan Kalimantan memiliki cadangan dan sumber daya terbesar, mencapai 62,73 persen dari total nasional, termasuk Kalimantan Selatan.
Berdasarkan hasil simulasi, umur cadangan batu bara di Kalimantan diperkirakan mencapai sekitar 90 tahun, sehingga berpotensi menopang pengembangan hilirisasi dalam jangka panjang.
Hilirisasi batu bara dinilai strategis untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Batubara tidak hanya dimanfaatkan sebagai komoditas primer, tetapi dapat diolah menjadi berbagai produk turunan bernilai tinggi yang memperkuat struktur industri.
Pemerintah pun berencana melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di tiga lokasi di Kalimantan pada awal 2026, termasuk di Kalimantan Selatan.
Rencana tersebut diharapkan menjadi momentum penting bagi daerah, dengan dukungan aktif Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan dampak ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sebesar 8,1 persen, diperlukan strategi investasi yang lebih efisien dan produktif.
Saat ini, struktur investasi daerah masih didominasi sektor dengan ICOR relatif tinggi, yang mencerminkan perlunya pergeseran orientasi investasi menuju peningkatan kualitas dan nilai tambah melalui penguatan hilirisasi.
Selain itu, peningkatan kualitas investasi dan penguatan Total Factor Productivity (TFP) menjadi kunci pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Reformasi struktural melalui penguatan tata kelola, kelembagaan, kebijakan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia turut menjadi prasyarat penting.
Pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, serta penguatan infrastruktur pertanian, diarahkan untuk memperkuat produktivitas sektoral.
Sebagai bentuk transparansi kebijakan, LPI 2025 diharapkan menjadi referensi utama yang kredibel dan berkualitas mengenai perkembangan dan prospek perekonomian Indonesia, sinergi kebijakan nasional, serta arah kebijakan Bank Indonesia ke depan.
“Laporan ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya tahan,” pungkas Fadjar.
Editor : Eddy Dharmawan
