BBM Langka Nelayan Kotabaru Tidak Bisa Melaut

  • Whatsapp
Deretan kapal nelayan yang tidak dapat melaut dikarena kelangkaan BBM

L

Wartaniaga.com, Kotabaru – Sudah sekitar 2 bulan ini terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya jenis solar di wilayah Kotabaru. Akibatnya, banyak nelayan tidak bisa mencari ikan ke laut.  

Salah seorang nelayan, Arifin mengatakan, lantaran kelangkaan BBM ini harga dipasaran menjadi mahal.  “ Kalaupun ada  harganya sangat mahal bahkan sampai Rp 10 ribu perliter” keluhnya.

Muat Lebih

Ditambahkannya, kondisi ini otomatis sangat mengganggu perekonomian para nelayan. “ Bagaimana mau memenuhi kebutuhan sehari hari, kami para nelayan tidak bisa turun melaut dan mau makan apa anak istri kami” ujar Arifin ditemui Wartaniaga.com di kediamannya, Sabtu (27/10).

Dirinya berharap pemkab Kotabaru dapat mencarikan solusi kelangkaan ini agar nelayan dapat memperoleh BBM dengan harga yang wajar.

“ Sudah 2 bulan lebih kondisi seperti ini, harapan kami  Pemkab Kotatabaru bisa turun tangan dan memperhatikan nasib kami agar  dapat kembali melaut” tandasnya.

BACA JUGA:  Revitalisasi Pasar Sudimampir Baru dan Ujung Murung Temui Jalan Buntu

Sementara itu salah seorang tokoh masyarakat desa Rampa Lama, H Syaiful Bahri mengungkapkan, kelangkaan BBM ini dikarenakan  pengurangan  dari SKK migas untuk Pelabuhan Pelanggan Ikan (PPI).

“ SSK mingas mengurangi jatah untuk PPI yang dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan akibatnya terjadi kelangkaan ini” terangnya tanpa menjabarkan lebih rinci mengapa terjadi pengurangan itu.

Meski demkian, Syaiful juga akan memperjuangkan agar dalam waktu dekat PPI sudah dapat melayani kebutuhan BBM nelayan.

“ Kita berharap segera proses percepatan pelayanan BBM untuk nelayan yang dikelola oleh koperasi Dinas Perikanan dan Kelautan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini PPI sudah bisa melayani SPBN yang ada” tuturnya.

Jika penghasilan nelayan hanya Rp 150-200 ribu sekali melaut dengan harga BBM yang mencapai Rp 10 ribu perliter, maka tidak ada hasil yang didapat mereka. “Kalau harga BBM nya sudah tinggi, para nelayan nantinya hanya bisa makan pakai garam dan  malah menambah penderitaan mereka” tandas Syaiful.

BACA JUGA:  Bupati Pimpin Bersihkan Pasar Kemakmuran

Berdasarkan data yang dimilikinya, nelayan desa Rampa Lama,desa Rampa Baru dan Hilir Muara saat ini berjumlah kurang lebih 2.000 orang, jumlah ini  belum ditambah lagi dari desa lain di kabupaten Kotabaru.

“Sekali lagi kami berharap kepada pemerintah agar memproses percepatan perijinan tambahan kuota BBM untuk SPBN yang ada di PPI, kalau BBM lancar, harga akan kembali normal seperti biasa Rp 6.000 – Rp 6.500 perliternya” harapnya

Kabid Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Kotabaru, Mada Siswanto (baju batik) dan H Syaiful Bahri

Terpisah, Kabid Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Kotabaru,  Mada Siswanto mengakui ada kelangkaan BBM untuk nelayan

“ BBM untuk nelayan mengalami kelangkaan, karena dari 5 SPBN yang ada 3 SPBN yang mendapat pengurangan kuota dan  untuk bulan September sudah habis” ungkapnya.

Selain itu,  jumlah nelayan  yang ada di kabupaten Kotabaru totalnya sekitar 12 ribu unit/mesin, namun  yang terdaftar di 5 SPBN sekitar 4 – 5 ribu unit/mesin saja. “ Dua kondisi inilah yang mnegakibatkan kelangkaan BBM untuk nelayan” terangnya.

BACA JUGA:  Puluhan Ton Ikan Mati, DLH Langsung Selidiki

Pihaknya mengaku sudah mengusulkan untuk melakukan penambahan kuota dan masih dalam proses.

“ Juga untuk yang 3 SPBN dari PT AKR, kita juga sudah mengirimkan surat kepada PT AKR pusat serta  kita tembusan ke BEM migas untuk melakukan penambahan kuota BBM bagi nelayan yang ada di kabupaten Kotabaru” ucap Mada

Diceritakannya, sekitar 2 bulan lalu BEM migas sudah datang ke Kotabaru untuk menguji petik, melihat kenyataan dilapangan dan mereka memang menyadari bahwa jatah BBM untuk kotabaru pasti akan ada kelangkaan.

Berdasarkan itu, pihaknya meminta tambakan SPBN sebanyak 5 buah lagi sehingga totalnya ada 10.

“Idealnya memang untuk nelayan Kotabaru kita akan sediakan 10 SPBN, sementara ini baru ada 5 SPBN untuk melayani daerah Pulau Laut dan Kepulauan. Sedangkan  daerah Utara yakni  desa Pudi serta daerah perbatasan Kotabaru dengan Kaltim yang belum, disana minimal 5 SPBN” kata Mada

 

Reporter : Zainuddin

Editor : Didin Ariyadi

Foto : Zainuddin

 

Pos terkait