Wartaniaga.com, Paringin – Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Balangan menyatakan menerima dan mendukung pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2026. Dukungan tersebut disampaikan melalui pandangan umum fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna ke-27 Masa Sidang II DPRD Balangan yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Balangan, Senin (3/8/2026).
Pandangan umum fraksi-fraksi dibacakan oleh Norsita Maulida, SP. Meski menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan, masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan sebagai bahan penyempurnaan agar perubahan APBD mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif.
Fraksi Partai NasDem menilai perubahan APBD merupakan bagian dari mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi dan kebutuhan daerah. Fraksi tersebut mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam menjaga prioritas pembangunan, namun meminta penjelasan lebih rinci mengenai perubahan alokasi anggaran di sejumlah sektor beserta dampaknya terhadap target kinerja.
Selain itu, Fraksi NasDem mendorong agar perubahan anggaran memberikan perhatian pada peningkatan pelayanan dasar, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Fraksi juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan UMKM, disertai penerapan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan anggaran serta kesiapan menghadapi keadaan darurat, termasuk bencana alam.
Fraksi Demokrasi Maju turut menyatakan persetujuan terhadap pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Menurut fraksi ini, penyesuaian anggaran menjadi langkah yang diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
Dalam pandangannya, Fraksi Demokrasi Maju mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pada setiap perubahan alokasi anggaran. Selain itu, fraksi ini menekankan efisiensi belanja daerah, ketepatan sasaran program, serta pengawasan yang lebih optimal agar pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dapat berjalan sesuai rencana.
Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai perubahan APBD merupakan upaya strategis dalam menjaga kebijakan fiskal daerah tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan Kabupaten Balangan.
Fraksi PAN juga mengapresiasi penyusunan Raperda Perubahan APBD sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan dan kondisi keuangan daerah. Di samping itu, fraksi tersebut mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas belanja yang berorientasi pada hasil, serta penguatan fungsi pengawasan guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan perhatian terhadap efektivitas penggunaan anggaran. Salah satu masukannya adalah agar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian lebih selektif dan terukur dalam menjalin kerja sama dengan media sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar sesuai kebutuhan.
Fraksi PPP juga mendorong adanya sinergi lintas perangkat daerah dalam penanganan kawasan transmigrasi dengan melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas PUPR, serta Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi sekaligus menekan angka kemiskinan.
Adapun Fraksi Demokrasi Karya Sejahtera memandang perubahan APBD sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang harus dilakukan secara cermat, rasional, serta berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
Fraksi tersebut berharap perubahan anggaran lebih diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, antara lain peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan sektor pertanian dan UMKM, optimalisasi PAD, serta percepatan pelaksanaan program pembangunan.
Melalui pemandangan umum yang telah disampaikan, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Balangan pada prinsipnya menyepakati pembahasan lanjutan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai mekanisme yang berlaku. Berbagai saran dan masukan yang disampaikan diharapkan menjadi bahan penyempurnaan agar perubahan APBD dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan di Kabupaten Balangan.
Reporter : Siti Nurjanah
Editor :Hariyadi
