Wartaniaga.com.Jakarta— Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H. Sahrujani melakukan audiensi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia untuk menyampaikan sejumlah kondisi dan kebutuhan penanganan bencana di Kabupaten HSU.
Dalam audiensi tersebut, Bupati HSU H. Sahrujani didampingi Kepala BPBD HSU Syamrani dan Kepala Dinas PUPR HSU Amos Silitonga. Rombongan diterima Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan BNPB RI, Luqmanul Hakim, Rabu (16/9/2026)
Dalam pertemuan itu, Bupati HSU yang akrab disebut H Jani, menyampaikan sejumlah persoalan yang saat ini dihadapi masyarakat HSU, khususnya terkait bencana longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebakaran permukiman, hingga kebutuhan sumber air.
Sahrujani menjelaskan, terdapat sejumlah ruas jalan desa yang mengalami longsor dan mengganggu akses masyarakat. Selain itu, terdapat masjid yang turut terdampak dan memiliki nilai sejarah karena termasuk cagar budaya di Kabupaten HSU.
“Di HSU ada beberapa jalan di desa yang mengalami longsor. Ada juga masjid yang terdampak dan masjid tersebut merupakan bagian dari cagar budaya HSU. Jalan ini juga menjadi akses masyarakat,” ujar H Jani
Ia juga menyampaikan bahwa persoalan banjir masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi HSU. Pemerintah Kabupaten HSU terus melakukan berbagai upaya, termasuk pembangunan penahan banjir sebagai bagian dari langkah mitigasi untuk melindungi masyarakat.
Menurut H Jani,, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu tantangan dalam menangani berbagai persoalan tersebut. Kondisi ini mendorong Pemkab HSU untuk terus membangun komunikasi dan mengajukan dukungan kepada pemerintah pusat.
“APBD HSU relatif rendah karena kami tidak memiliki sumber daya alam . Karena itu, kami harus meminta dukungan kepada pemerintah pusat untuk membantu pembangunan dan penanganan bencana di daerah,” jelasnya.
Selain banjir dan longsor, Sahrujani turut menyampaikan kondisi HSU yang saat ini menghadapi musim kemarau dan karhutla. Ia menjelaskan, sebagian besar wilayah HSU merupakan lahan gambut sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam menghadapi potensi kebakaran tersebut.
“Yang kita hadapi saat ini adalah karhutla. Sekitar 80 persen wilayah HSU merupakan lahan gambut. Bukan hanya karhutla, kebakaran rumah penduduk juga sering terjadi karena kondisi musim kering,” katanya.
Salah satu kebutuhan mendesak yang disampaikan adalah ketersediaan sumber air. Pemkab HSU telah mengajukan permohonan pembangunan sumur bor di sejumlah titik yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor pertanian sekaligus menjadi sumber air dalam penanganan karhutla.
“Kami sudah membuat permohonan untuk pembuatan sumur bor. Sumur tersebut nantinya bisa digunakan untuk pertanian sekaligus menjadi titik air dalam penanganan karhutla. Kami sangat berharap program yang ada di pemerintah pusat dapat membantu HSU demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” ungkap H Jani
Menanggapi hal tersebut, Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan BNPB RI Luqmanul Hakim menyambut baik kedatangan Bupati HSU beserta rombongan.
Luqmanul Hakim menyampaikan bahwa berdasarkan data BNPB RI, Kabupaten HSU terakhir mendapatkan bantuan pada tahun 2019. Setelah itu, belum tercatat adanya pengajuan bantuan kembali dari Pemkab HSU. kata Luqmanul Hakim.
Ia pun meminta Pemkab HSU untuk melengkapi dokumen dan persyaratan yang diperlukan agar berbagai usulan penanganan dapat diproses sesuai ketentuan.
“Silakan lengkapi dokumen yang diperlukan. Kami akan mendampingi HSU,” ujar Luqmanul Hakim.
Audiensi tersebut menjadi langkah Pemkab HSU dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mendorong percepatan penanganan infrastruktur terdampak bencana, pengendalian banjir, penyediaan sumber air, serta kesiapsiagaan menghadapi karhutla dan kebakaran permukiman.
Reporter: Darma Setiawan
Editor: Hariyadi
