Wartaniaga.com, Paringin — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Balangan.
Penyampaian tersebut dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Balangan, Fakhrianto, mewakili Bupati Balangan H Abdul Hadi.
Dalam sambutannya, Fakhrianto, menyampaikan R-APBD 2027 disusun berdasarkan kesepakatan Pemkab Balangan dan DPRD terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
Tema pembangunan Balangan 2027 yakni “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dan Inovasi Pelayanan Publik.”
Adapun empat prioritas pembangunan daerah meliputi penguatan layanan dasar yang berdampak langsung kepada masyarakat, penguatan ekonomi daerah, lingkungan, serta tata kelola dan sistem pendukung.
Menurut Fakhrianto, penyusunan APBD 2027 menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat. Kondisi tersebut dipengaruhi fluktuasi harga komoditas energi, dampak cuaca terhadap produksi batu bara, penurunan produksi batu bara, serta kebijakan pemerintah pusat terkait pengelolaan APBN.
Produksi batu bara Balangan diperkirakan turun sekitar 13,7 persen pada 2027, dari sekitar 58 juta metrik ton menjadi 50 juta metrik ton. Kondisi ini turut berpengaruh terhadap royalti atau dana bagi hasil yang diterima daerah.
“Dengan kemampuan fiskal yang sangat terbatas, kita ingin tetap berkomitmen pada prioritas dan fokus yang sudah kita tetapkan dan sepakati dalam dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027,” ujarnya.
Ia menegaskan, penyesuaian anggaran tidak berarti berkurangnya komitmen pemerintah terhadap masyarakat.
“Jika dalam rancangan APBD 2027 ini terdapat beda angka, atau turun angka, itu sama sekali bukan karena kita berkurang komitmen, melainkan merupakan bentuk penyesuaian terhadap kemampuan fiskal yang terdampak oleh situasi global dan kebijakan pemerintah pusat,” katanya.
Dalam R-APBD 2027, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp1,655 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2,261 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp606,270 miliar.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan pinjaman daerah.
Terkait rencana pinjaman daerah, Pemkab menegaskan pengajuan pembiayaan melalui lembaga keuangan bank maupun bukan bank harus mendapat persetujuan bersama DPRD.
Pinjaman juga tidak boleh melebihi masa jabatan kepala daerah, serta cicilannya tidak boleh mengorbankan pelayanan dasar selama masa peminjaman.
“Menjaga cash flow tetap sehat, namun tanpa mengurangi cakupan dan mutu layanan publik. Kita tidak bersedia mengorbankan pelayanan dasar,” tegasnya.
Pemkab Balangan berharap legislatif dan eksekutif dapat membahas R-APBD 2027 secara mendalam dengan mengedepankan kepentingan masyarakat Bumi Sanggam.
Pemerintah daerah juga meminta seluruh pihak memberikan pemahaman, tanggapan, serta masukan terbaik dalam proses pembahasan hingga penyempurnaan rancangan anggaran tersebut.
Reporter : Siti Nurjanah
Editor : Hariyadi
