KPP Pratama Muara Teweh Buka Ruang Dialog, Perkuat Kualitas Layanan Perpajakan

Foto bersama KPP Pratama Muara Teweh gelar FKP Ta.2026 di Aula KPP usai kegiatan (Foto : Ist)

Wartaniaga.com, Muara Teweh – Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan tidak hanya membutuhkan inovasi dari penyelenggara layanan, tetapi juga masukan langsung dari masyarakat. Semangat tersebut menjadi landasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Muara Teweh saat menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 di Aula KPP Pratama Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Kamis (10/9).

Mengusung tema “Strategi Ketahanan Fiskal di Tengah Dinamika Global”, forum tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

Kepala KPP Pratama Muara Teweh, Ivan Sandy, membuka sekaligus memimpin pelaksanaan FKP. Kegiatan diikuti perwakilan instansi pemerintah, Wajib Pajak, akademisi, masyarakat sipil, tokoh masyarakat dan adat, hingga media massa.

Dalam forum tersebut, KPP Pratama Muara Teweh memaparkan berbagai upaya peningkatan standar pelayanan, termasuk penguatan layanan berbasis daring. Langkah ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah kerja KPP Pratama Muara Teweh yang mencakup kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.

Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Barito Utara, Barito Timur, Barito Selatan, dan Murung Raya.

Tak hanya membahas pelayanan, FKP juga menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai peran berbagai unsur masyarakat dalam mendukung ketahanan fiskal di tengah dinamika ekonomi dan global.

Ketahanan fiskal dinilai memiliki peran penting dalam menopang pembangunan daerah, termasuk memberikan kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah DAS Barito.

Forum Konsultasi Publik merupakan wadah dialog dan diskusi partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun untuk memperoleh pemahaman, masukan, sekaligus mencari solusi bersama dalam menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Bagi KPP Pratama Muara Teweh, pelaksanaan FKP juga menjadi bagian dari komitmen terhadap transparansi dan keterbukaan informasi mengenai kebijakan publik, khususnya terkait Standar Pelayanan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Melalui forum ini, masyarakat memiliki kesempatan menyampaikan masukan secara langsung. Setiap masukan menjadi bahan penting untuk mengevaluasi dan menyempurnakan pelayanan perpajakan.

KPP Pratama Muara Teweh berkomitmen menindaklanjuti berbagai masukan yang diperoleh dalam forum tersebut sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan.

Dengan keterbukaan dan kolaborasi bersama masyarakat, pelayanan perpajakan diharapkan semakin mudah diakses, responsif, dan mampu memenuhi kebutuhan Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

Editor : Eddy Dharmawan

Pos terkait