Wartaniaga.com, Banjarmasin – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (7/1/2026), di ruang rapat Komisi I DPRD Kalsel. Rapat ini secara khusus membahas perkembangan kondisi banjir serta langkah-langkah penanggulangan bencana di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.
RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, dengan menghadirkan Kepala Pelaksana BPBD Kalsel Ronny Eka Saputra beserta jajaran. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran terkini situasi kebencanaan sekaligus mengevaluasi upaya penanganan yang telah dan sedang dilakukan di lapangan.
Dalam rapat disampaikan bahwa status kebencanaan di Kalimantan Selatan saat ini masih berada pada level Siaga. Meski demikian, Kabupaten Balangan mulai memasuki masa transisi dari status tanggap darurat menuju Siaga, seiring dengan berangsur terkendalinya kondisi banjir di daerah tersebut.
Habib Hamid Bahasyim menegaskan, penurunan status di beberapa wilayah tidak boleh membuat semua pihak lengah. Ia meminta agar koordinasi lintas sektor terus diperkuat dan kesiapsiagaan tetap ditingkatkan, mengingat potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi sewaktu-waktu.
Sementara itu, Ronny Eka Saputra menjelaskan bahwa BPBD Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan pemantauan intensif di daerah rawan banjir, baik dari sisi kesiapan personel, peralatan, maupun logistik. Selain itu, BPBD juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya penanganan dan pemulihan pascabencana.
Ronny menambahkan, pada Kamis (8/1/2026) Wakil Presiden Republik Indonesia dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjar dan Kabupaten Balangan untuk meninjau langsung kondisi penanganan banjir di lapangan. Kunjungan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta mendorong percepatan pemulihan di wilayah terdampak.
Melalui RDP ini, Komisi I DPRD Kalsel berharap penanganan bencana banjir di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih terkoordinasi, terencana, dan efektif demi menjamin keselamatan serta kenyamanan masyarakat.
Editor: Aditya
