Wartaniaga.com, Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi IV menggelar rapat bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta se-Kalsel, Rabu (7/1/2026). Pertemuan ini difokuskan pada penyampaian aspirasi terkait kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi SMK swasta pada Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, S.H., yang menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi wadah dialog terbuka antara DPRD dan pihak sekolah swasta untuk membahas dampak penyesuaian alokasi BOSDA ke depan.
Dalam kesempatan itu, perwakilan MKKS SMK Swasta menyampaikan keberatan atas rencana pengurangan besaran BOSDA dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mereka menilai, penurunan anggaran tersebut berpotensi memengaruhi operasional sekolah serta kualitas layanan pendidikan, sehingga berharap dukungan BOSDA dapat dikembalikan seperti semula.
Menanggapi hal tersebut, Jihan Hanifha menegaskan bahwa aspirasi dari SMK swasta perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, SMK swasta memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan vokasi dan menyiapkan sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja.
“SMK swasta merupakan bagian penting dari sistem pendidikan vokasi di daerah. Kontribusinya besar dalam mencetak tenaga kerja terampil, sehingga masukan yang disampaikan MKKS ini menjadi perhatian serius bagi kami di Komisi IV,” ujarnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi IV DPRD Kalsel sepakat untuk membawa dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel agar dapat dibahas lebih lanjut.
Jihan berharap, melalui pembahasan bersama Banggar dan TAPD, dapat ditemukan solusi yang seimbang antara kebutuhan SMK swasta dan kemampuan keuangan daerah, tanpa mengorbankan keberlangsungan pendidikan.
Rapat ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Dinas Pendidikan menyampaikan harapan agar ke depan anggaran pendidikan dapat ditingkatkan sehingga tidak perlu dilakukan pengurangan BOSDA bagi SMK swasta.
Melalui dialog ini, DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada peningkatan mutu pendidikan serta memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh satuan pendidikan di Kalimantan Selatan.
Editor: Aditya
