Wartaniaga.com, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru bergerak cepat menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengendalikan inflasi menyusul kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama beras. Berbagai program intervensi pasar akan segera digulirkan guna menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama pemerintah daerah se-Indonesia. Rakor yang juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah itu diikuti secara virtual dari Ruang Tamu Utama Walikota Banjarbaru, Senin (20/7).
Walikota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby, mengatakan kenaikan harga pangan dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi global hingga meningkatnya harga gabah di tingkat nasional. Dampaknya turut dirasakan Banjarbaru, khususnya pada komoditas beras yang sebagian besar masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Beberapa kenaikan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi global hingga meningkatnya harga gabah. Karena itu kita harus segera mengambil langkah konkret agar dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan,” ujar Lisa.
Menurutnya, sebagai kota dengan masyarakat yang heterogen, kebutuhan beras Banjarbaru masih banyak dipasok dari Pulau Jawa. Namun, distribusi komoditas tersebut saat ini menghadapi tantangan akibat tingginya biaya transportasi yang dipicu mahalnya harga serta terbatasnya pasokan solar.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Walikota Lisa menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait agar memperkuat koordinasi dan mempercepat langkah pengendalian inflasi. Sejumlah upaya yang disiapkan meliputi pelaksanaan operasi pasar, perluasan Gerakan Pangan Murah di wilayah yang mengalami lonjakan harga, serta penguatan koordinasi dengan Perum Bulog guna memastikan ketersediaan pasokan pangan tetap aman.
“Kita harus bergerak bersama. Saya minta perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti hasil rapat ini melalui operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, dan penguatan koordinasi dengan Bulog agar pasokan pangan tetap terjaga serta harga dapat lebih terkendali,” tegasnya.
Selain fokus pada stabilitas harga pangan, Lisa juga meminta perangkat daerah mencermati kenaikan harga LPG bersubsidi 3 kilogram. Pengawasan distribusi akan diperkuat agar penyaluran tetap tepat sasaran dan tidak menambah beban masyarakat.
Melalui sinergi pemerintah, Bulog, dan seluruh pemangku kepentingan, Pemkot Banjarbaru optimistis stabilitas harga kebutuhan pokok dapat terus terjaga. Dengan demikian, inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat dapat dipertahankan di tengah dinamika ekonomi yang terjadi.
Editor : Eddy Dharmawan
