Ekonomi Kalsel Tumbuh di Atas Nasional, Fiskal Tetap Terjaga di Tengah Tantangan Penerimaan

Kegiatan ALCo di Aula Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kalsel (Foto:Ist)

Wartaniaga.com, Banjarmasin – Perekonomian Kalimantan Selatan terus menunjukkan ketahanan dan daya tumbuh yang kuat. Dalam publikasi kinerja ekonomi dan fiskal melalui kegiatan Assets Liabilities Committee (ALCo) Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Selatan, terungkap bahwa ekonomi Kalsel tumbuh 5,39 persen (yoy) pada triwulan II-2025, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,12 persen (yoy).

Kegiatan ALCo yang digelar di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, dihadiri oleh para pimpinan unit eselon I Kemenkeu Satu Kalsel, local expert, serta insan media. Forum ini rutin dilaksanakan setiap bulan sebagai ajang untuk mempublikasikan kinerja APBN dan perkembangan ekonomi di daerah, Kamis (30/10).

Ekonomi Kuat, Kesejahteraan Meningkat

Pertumbuhan ekonomi Kalsel didorong oleh sektor industri pengolahan yang tumbuh pesat hingga 17,75 persen, sementara sektor pertambangan masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah dengan kontribusi 27,05 persen terhadap PDRB. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama pertumbuhan dengan kontribusi 44,03 persen.

Stabilitas harga juga berhasil dijaga. Inflasi Kalsel terkendali di level 2,91 persen (yoy) atau -0,29 persen (mtm), lebih rendah dari inflasi nasional. Beberapa komoditas seperti bawang merah, daging ayam ras, dan ikan gabus bahkan berkontribusi pada deflasi bulan berjalan.

Belanja Tumbuh, Tantangan di Sisi Penerimaan

Dari sisi fiskal, APBN Kalimantan Selatan hingga 30 September 2025 tercatat menunjukkan peran ekspansif. Realisasi belanja negara mencapai Rp30,08 triliun atau 72,58 persen dari pagu, tumbuh 8,59 persen (yoy). Pertumbuhan belanja didorong oleh kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp24,31 triliun atau tumbuh 15,16 persen, mendominasi 80,81 persen dari total belanja.

Namun, kinerja penerimaan negara menghadapi tekanan. Total penerimaan mencapai Rp9,8 triliun atau 44,44 persen dari target, namun mengalami kontraksi -20,31 persen (yoy). Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya penerimaan pajak seiring dengan harga batu bara yang belum pulih seperti tahun sebelumnya.

Penerimaan Pajak Tertekan, Restitusi Meningkat

Kepala Kanwil DJP Kalselteng Syamsinar menjelaskan, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp7,79 triliun atau 38,26 persen dari target, mengalami kontraksi 34,18 persen (yoy). “Penerimaan pajak di Kalsel masih sangat bergantung pada sektor pertambangan, khususnya batu bara. Karena harga belum membaik, dampaknya terasa signifikan pada penerimaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, peningkatan pengembalian (restitusi) dari Wajib Pajak, terutama di sektor pertambangan, turut menekan kinerja penerimaan. Rinciannya antara lain:

PPh Non Migas: Rp5,26 triliun, turun 16,74 persen

PBB: Rp229,66 miliar, turun 48,23 persen

PPN: Rp1,74 triliun, turun 65,68 persen akibat meningkatnya restitusi

Pajak lainnya: Rp562,87 miliar, justru tumbuh tajam 11.724,85 persen dibanding tahun lalu

Persiapan Menuju Coretax 2026

Selain kinerja fiskal, Syamsinar juga mengingatkan pentingnya persiapan menuju pelaporan SPT Tahunan melalui sistem Coretax mulai awal 2026. “Wajib Pajak perlu melakukan aktivasi akun Coretax dan registrasi Kode Otorisasi DJP sebelum melaporkan SPT Tahunannya,” jelasnya.

Hingga kini, baru sekitar 25 persen Wajib Pajak Orang Pribadi di Kalsel yang telah melakukan aktivasi akun Coretax. “Kami berharap bantuan rekan-rekan media untuk mengingatkan masyarakat agar segera mengaktifkan akun dan registrasi kode otorisasi DJP, supaya pelaporan SPT 2026 dapat berjalan lancar,” tutup Syamsinar.

Editor : Eddy Dharmawan

Pos terkait