Wartaniaga.com, Kotabaru – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Alpiya Rahman, kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses di dua titik, yakni Desa Sengayam, Kecamatan Pamukan Barat, dan Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Selasa (7/10/2025).
Kegiatan reses tersebut menjadi ruang dialog langsung antara masyarakat dan wakil rakyat untuk menyampaikan berbagai usulan serta persoalan yang dihadapi, khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan Selatan–Kalimantan Timur.
Dalam pertemuan bersama warga, sejumlah isu strategis mengemuka, di antaranya kondisi jembatan di jalur nasional yang kerap terendam banjir saat hujan deras akibat buruknya sirkulasi air.
“Ini harus menjadi perhatian serius, karena hujan sehari saja sudah menimbulkan genangan yang mengganggu aktivitas warga,” tegas Alpiya.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, masyarakat juga mengusulkan bantuan bibit perkebunan, penyediaan mesin pencacah rumput untuk peternak, serta kemudahan akses pupuk bersubsidi.
“Pamukan Barat merupakan daerah perkebunan, sehingga kebutuhan bibit, pupuk, hingga sarana peternakan sangat penting untuk mendukung produktivitas masyarakat,” jelasnya.
Aspirasi lain yang turut disampaikan warga mencakup penataan wajah perbatasan dengan memperindah gerbang utama Kalimantan Selatan, penyediaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) untuk keselamatan pelajar di kawasan padat sekolah, serta penambahan penerangan jalan umum (PJU) di Desa Bungkukan yang rawan kecelakaan.
Selain itu, warga juga berharap adanya pengadaan kendaraan pengangkut sampah, peralatan olahraga seperti bola voli, peningkatan layanan kesehatan, serta kontribusi nyata dari perusahaan lokal maupun asing yang beroperasi di wilayah mereka.
Tak kalah penting, isu pemekaran Kabupaten Kambatang Lima kembali menjadi aspirasi utama masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Alpiya menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan pemekaran meskipun pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium.
“Kami di DPRD Kalsel, khususnya melalui Komisi I, sudah membahas hal ini dan menyatakan dukungan penuh. Walaupun ada moratorium, semangat memperjuangkan pemekaran harus tetap dilanjutkan,” ujarnya.
Melalui kegiatan reses ini, Alpiya menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan diperjuangkan hingga ke tingkat provinsi melalui forum resmi DPRD Kalsel.
“Inilah bentuk tanggung jawab kami agar suara masyarakat perbatasan benar-benar terwakili dan diperjuangkan di tingkat pemerintah provinsi,” pungkasnya.
Editor: Aditya
Sumber: Humas
