Tarmizi : Laporkan Pegawai Kami Bila Lakukan Hal Tidak Pantas

Kepala Kanwil DJP Kalselteng Tarmizi memberikan keterangan persnya usai Media Gathering (Foto: EDH)

Wartaniaga.com, Banjarmasin – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Kalselteng menggelar Media Gathering di Kantor DJP Jl Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kamis (20/7).

Bincang santai bersama Tarmizi Kepala Kanwil dan para pejabat DJP Kalselteng. Selain menjalin silaturahmi dan dialog dengan awak media, pertemuan juga membahas berita viral tentang petugas pajak yang diduga memeras pembayar pajak.

“Jadi sudah kita periksa, ternyata apa yang dilakukan oleh petugas tersebut sudah sesuai dengan sistem atau aturan,” ujar Tarmizi.

Kita bekerja lanjutnya, bertahap dan by sistem. Dimana hasil dari proses tersebut menunjukkan kepada perusahaan tersebut dalam proses pembayaran pajak yang seharusnya.

“Dan kami sudah melakukan hak jawab, sehingga permasalahan ini sudah clear,” tambahnya.

Ia menyesalkan kejadian seperti itu, apalagi tanggapan masyarakat di media sosial beragam.

“Apabila ada hal-hal yang mungkin tidak pantas dilakukan seperti pelanggaran kode etik, perilaku atau kedisiplinan dari pegawai dapat melaporkannya,” ucapnya.

Laporan itu lanjut Tarmizi bisa melalui telepon, email kepada saluran Whistleblowing System Direktorat Jenderal Pajak atau dari Kementerian Keuangan.

Tarmizi juga menambahkan bahwa kalau ada tindakan-tindakan yang tidak prover dari pegawai pajak dalam melaksanakan administrasi pajak pelayanan atau penegakkan hukum juga bisa melaporkan ke Komwasjak.

Komwasjak itu adalah Komite Pengawas Perpajakan. “Ini merupakan lembaga Ombudsman tapi khusus untuk pajak,” lanjutnya.

Ia juga mempersilakan melakukan laporan kepada Ombudsman, misalkan ada dobel pemajakan, ataukah ada peraturan yang menyalahi perundang-undangan.

“Selama ini, kami melayani pengaduan yang dari saluran-saluran resmi ini, dan kami layani dengan baik disana,” ungkapnya

Tarmizi juga menyebutkan, apabila ada terjadi masalah sengketa perpajakan, aturan perundang-undangan di pajak ini maka pelaku pajak bisa melakukan upaya hukum, atau keberatan.

Ia juga berterima kasih kepada masyarakat yang sudah menggunakan saluran-saluran pengaduan ini.

“Gunakanlah saluran-saluran tadi apabila terkait dengan sengketa pajak. Gunakan upaya hukum dan tidak menggunakan saluran yang sifatnya fitnah memviralkan. Semua hal-hal kami anggap sebagai masukan bagi kami,” pungkasnya.

Editor : Eddy Dharmawan

Pos terkait

banner 468x60